Erick Thohir Bakal Lakukan Review Total Tata Kelola Pertamina Usai Kasus Dugaan Korupsi

Menteri BUMN Erick Thohir saat diwawancarai wartawan di di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025). (Foto: kompas.com/Agustinus Rangga Respati).

Evaluasi ini mencakup struktur holding dan subholding guna meningkatkan transparansi dan efisiensi.

koranaceh.net ‒ Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola PT Pertamina (Persero) usai mencuatnya kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang.

Kasus ini melibatkan sejumlah pimpinan di anak usaha Pertamina, yakni PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina International Shipping, dan PT Kilang Pertamina Internasional.

Baca Juga:
Dugaan Korupsi dan Blending Pertamax-Pertalite, Apa Dampaknya bagi Konsumen dan Negara?

"Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan ke depannya. Banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri BUMN, dan juga lain-lain ini yang kita konsolidasikan," ujar Erick Thohir di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu, 1 Maret 2025, dilansir dari Antara.

"Kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden RI selalu bilang, antara menteri ini harus berkomunikasi," sambung Menteri BUMN ini.

Menurutnya, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang lebih transparan serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Pemerintah, melalui Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM, akan berkolaborasi untuk menyusun solusi terbaik guna mencegah terulangnya kasus serupa.

Selain meninjau tata kelola, Erick juga menyebut bahwa dirinya bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bakal melakukan pemetaan menyeluruh terhadap struktur holding dan subholding Pertamina.

Baca Juga:
Lemigas Klaim Kualitas BBM Sesuai Standar, Namun Efektivitas Pengawasan Dipertanyakan

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah kemungkinan merger beberapa perusahaan di bawah naungan Pertamina untuk meningkatkan efisiensi bisnis.

"Insya Allah saya dan Pak Bahlil bisa kasih solusi ini. Dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ini ada holding, ada subholding, seperti apa kita review, apakah ini mungkin ada satu atau dua perusahaan yang harus di-merger-kan supaya nanti antara Kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan. Kita review, tidak apa-apa karena ini bagian dari improvisasi," tambahnya.

Erick juga menekankan, penyelarasan operasi antara berbagai anak usaha Pertamina sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih yang berpotensi merugikan negara.

Evaluasi ini juga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan solusi yang diambil dapat membawa dampak positif bagi perusahaan.

Baca Juga:
IPK Indonesia Naik, tapi ICW Menilai Pemberantasan Korupsi Masih Berjalan Mundur

Lebih lanjut, Erick menegaskan komitmen Kementerian BUMN dalam mendukung penegakan hukum serta pemberantasan korupsi di lingkungan perusahaan-perusahaan negara. Ia menyatakan, pihaknya bakal terus bekerja sama dengan Kejaksaan Agung guna mengusut tuntas kasus yang terjadi di tubuh Pertamina.

"Kami terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas kasus-kasus korupsi, baik di Kementerian BUMN ataupun perusahaan-perusahaan di bawahnya," ujarnya.

Langkah serupa, lanjut Erick, telah diterapkan dalam penanganan kasus korupsi di PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Erick juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik korupsi di lingkungan BUMN dan akan terus mengawal proses hukum yang berlangsung.

Terkait dengan pergantian Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga yang terlibat dalam kasus ini, Erick menyebut keputusan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Komisaris Utama Pertamina.

"Terkait dengan pengganti Dirut Patra Niaga, kita belum membicarakan lebih lanjut. Hal ini akan dikonsultasikan dahulu bersama Komisaris Utama. Kita pastikan bahwa siapa pun yang memimpin nantinya bisa membawa perubahan positif bagi perusahaan," tukasnya.[]