Gubernur Aceh Hadiri Peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah oleh KPK

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah dan Plt Sekda Aceh, Alhudri mengikuti  peluncuran indikator indeks pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 secara Zoom di ruang rapat Sekda Aceh, Banda Aceh, Rabu (5/3/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh). 

Program ini bertujuan memperkuat pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.

koranaceh.net ‒ Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, bersama Wakil Gubernur Fadhlullah menghadiri peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) atau Monitoring Center for Prevention (MPC) Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual pada Rabu, 5 Maret 2025. Acara ini diikuti dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh melalui saluran Zoom.

MPC KPK merupakan program pemantauan yang dirancang untuk mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Program ini menilai berbagai aspek tata kelola pemerintahan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga transparansi, pengawasan, serta penanganan pengaduan masyarakat.

Baca Juga:
Gubernur Aceh Muzakir Manaf Ajak Masyarakat Berburu Berkah di Bulan Ramadhan

Ketua KPK beserta jajaran utama lembaga tersebut turut hadir dalam peluncuran ini, yang juga diikuti oleh perwakilan seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia secara virtual.

Indikator yang ditetapkan dalam MPC diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi korupsi serta memperkuat sistem pemerintahan yang lebih transparan dan berintegritas.

Dalam acara tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Aceh, Alhudri; Inspektur Aceh, Jamaluddin; Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Afarat; serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

“Peluncuran MPC ini menjadi langkah strategis dalam memastikan setiap daerah memiliki mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi yang lebih efektif,” ujar Muzakir Manaf dalam keterangannya.

Baca Juga:
Plt Sekda Aceh Dorong Sinergi Atasi Kemiskinan dan Stunting Secara Efektif

Pemerintah Aceh menyambut baik peluncuran indikator ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah. Dengan adanya pemantauan yang lebih ketat melalui MPC KPK, diharapkan praktik-praktik korupsi dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.