Plt Sekda Aceh Dorong Sinergi Atasi Kemiskinan dan Stunting Secara Efektif

Plt. Sekda Aceh, Drs. Alhudri, MM, didampingi Karo Adpim Setda Aceh, Akkar Arafat, S.STP, M.Si, dan Karo Isra Setda Aceh, Dr. Drs. Yusrizal, M.Si, saat menerima kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Safrina Salim, SKM, M.Kes, beserta rombongan di Ruang Rapat Sekda Aceh, Banda Aceh, Senin (3/3/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh).

Plt Sekda Aceh menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan dan stunting di Aceh, dengan data yang akurat dan kebijakan tepat sasaran.

Banda Aceh ‒ Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Drs. Alhudri MM., menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi kemiskinan serta stunting di Aceh.

Hal ini disampaikan dalam pertemuannya dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Safrina Salim, di Ruang Rapat Sekda Aceh, Senin, 3 Maret 2025.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, dan Kepala Biro Keistimewaan Aceh serta Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Yusrizal.

Alhudri menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memastikan keluarga miskin ekstrem dapat keluar dari jerat kemiskinan, serta mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan yang lebih konkret dan berbasis data.

Baca Juga:
Wakil Gubernur Aceh Ajak Investor Tiongkok Berinvestasi untuk Pembangunan Berkelanjutan

“Harus ada kerja sama yang solid. Kami berharap agar keluarga miskin ekstrem dapat naik statusnya, dan yang miskin bisa keluar dari status miskin,” ujar Alhudri.

Ia juga mengingatkan bantuan pemerintah harus diberikan langsung kepada anak-anak sebagai penerima manfaat utama, bukan hanya kepada orang tua. “Bantuan itu untuk anak, bukan untuk orang tua yang mengonsumsinya,” tegasnya.

Selain itu, Alhudri menyoroti penggunaan anggaran penanganan stunting yang masih banyak dialokasikan untuk operasional. Ia meminta agar dana yang tersedia digunakan lebih efektif dan tepat sasaran.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya data yang akurat agar kebijakan yang diterapkan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Ia juga mendorong koordinasi lebih erat dengan aparat tingkat kecamatan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, yang memiliki akses lebih dekat dengan kondisi masyarakat di lapangan. “BKKBN dan Pemda harus memiliki data yang sama agar tidak ada lagi klaim miskin yang tidak benar,” katanya.

Alhudri kemudian membagikan pengalamannya saat menjabat sebagai Penjabat Bupati Gayo Lues, di mana ia berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 4.077 menjadi hanya 63 orang serta menurunkan angka stunting hingga 19,2 persen.

“Perbaiki infrastruktur, ekonomi naik, dan stunting turun. Itulah yang kami buktikan di Gayo Lues,” ujarnya.

Baca Juga:
Gubernur Aceh Ajak Pegawai Jaga Kekompakan dan Disiplin di Bulan Ramadhan

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Safrina Salim, menyampaikan bahwa stunting masih menjadi permasalahan serius di Aceh, dengan sekitar 38.004 keluarga berisiko stunting.

Ia menegaskan, penyebab stunting tidak hanya berkaitan dengan kurangnya gizi, tetapi juga faktor lain seperti keterbatasan akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak.

Untuk menangani permasalahan ini secara lebih komprehensif, Safrina menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat melalui lembaga-lembaga seperti PAUD dan Posyandu.

Selain membahas stunting, Safrina juga menyoroti pentingnya pemberdayaan lansia dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, lansia yang mandiri secara ekonomi dan sosial dapat mengurangi ketergantungan pada generasi produktif, sekaligus memperkuat struktur sosial dalam masyarakat.

Lansia yang tetap aktif dan produktif dapat berkontribusi dalam berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, maupun budaya.

Menutup pertemuan, Alhudri memberikan apresiasi kepada BKKBN dan seluruh pihak yang telah bekerja sama dalam menangani permasalahan kemiskinan dan stunting di Aceh.

Ia optimistis dengan kolaborasi yang lebih erat serta penggunaan data yang lebih akurat, permasalahan ini dapat diatasi secara efektif dan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.[]