Lantik Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur, Gubernur Aceh Minta Penertiban Perusahaan Sawit

Gubernur Aceh Muzakir Manaf, mengambil Sumpah Jabatan dan Melantik Iskandar Usman Alfarlaky sebagai Bupati dan T. Zainal Abidin  sebagai Wakil Bupati Aceh Timur periode 2025-2030 pada Rapat Paripurna DPRK Aceh Timur, di Kantor DPRK Aceh Timur, Rabu (19/03/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh).

Pemerintah Aceh akan menurunkan tim untuk mengukur luas kebun sawit serta memastikan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar.

koranaceh.net – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, menegaskan bahwa perusahaan sawit di Aceh Timur harus beroperasi sesuai dengan hak guna usaha (HGU) yang dimiliki.

Ia meminta Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur yang baru dilantik untuk bekerja sama dengan Pemerintah Aceh dalam menertibkan perusahaan-perusahaan tersebut demi kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga :
Potensi Besar Sawit Aceh Belum Maksimal, Hilirisasi Jadi Langkah Penting

Hal itu disampaikan Mualem usai melantik Iskandar Usman Al Farlaky dan T Zainal Abidin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur periode 2025-2030 dalam rapat paripurna DPRK Aceh Timur pada Rabu, 19 Maret 2025.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan segera menurunkan tim untuk mengukur luas kebun sawit guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap izin yang diberikan.

"Kami akan mengukur kebun-kebun sawit perusahaan di Aceh Timur apakah sesuai dengan HGU atau tidak, kalau lebih kami akan ambil tindakan, ini untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Mualem.

Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya perusahaan sawit memberikan 30 persen plasma dari luasan HGU kepada masyarakat. Ia menilai kebijakan ini bisa berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar perkebunan.

Baca Juga :
Dorong Industri Sawit Berkelanjutan, Pemerintah Siapkan Kebijakan Baru untuk Tingkatkan Daya Saing

Di luar persoalan perkebunan sawit, Mualem juga mendorong pemerintah daerah agar mengembangkan potensi besar yang dimiliki Aceh Timur di sektor pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan.

Menurutnya, sektor-sektor ini perlu mendapat perhatian lebih agar bisa memberi manfaat maksimal bagi perekonomian daerah.

Tak hanya itu, ia juga berpesan agar Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur menjaga hubungan harmonis dengan DPRK serta menjalin koordinasi yang baik dengan Pemerintah Aceh.

"Jaga dukungan masyarakat dan doa ulama agar pembangunan di Aceh Timur berjalan dengan lancar," tambahnya.

Baca Juga :
Safari Ramadan Pemprov Aceh Pantau Inflasi dan Kondisi Ekonomi di Daerah

Sementara itu, Bupati Aceh Timur yang baru dilantik, Iskandar Usman Al Farlaky, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sejak masa Pilkada hingga pelantikannya.

Ia menegaskan bahwa kini saatnya semua pihak bersatu untuk membangun Aceh Timur. "Dinamika Pilkada mari kita sudahi, jangan ada lagi pendukung tertentu dan mari semua bersatu," kata Iskandar.

Dalam sambutannya, Iskandar juga mengungkapkan bahwa kondisi keuangan Pemkab Aceh Timur saat ini sedang tidak stabil. Oleh karena itu, ia berharap Gubernur Aceh dapat mengalokasikan dana lebih untuk daerahnya agar pembangunan berjalan lebih cepat.

Selain itu, ia meminta jajaran kepala SKPD, camat, dan ASN Pemkab Aceh Timur untuk bekerja optimal dalam menjalankan program pembangunan.

Baca Juga :
Deforestasi Aceh Meningkat 19 Persen pada 2024, 10.610 Hektare Tutupan Hutan Hilang

"Kami memberikan waktu untuk tunjukkan kinerja, kami tidak asal ambil langkah tidak tepat, kami punya alat ukur untuk menilai kinerja aparatur dalam bekerja mewujudkan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Iskandar.

Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menerima kritik yang membangun dari berbagai pihak dan akan langsung menjalankan program kerja dalam 100 hari pertama kepemimpinannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam visi dan misinya.

Pelantikan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Anggota DPR RI asal Aceh T.A Khalid, Ketua DPR Aceh Zulfadhli, Ketua PKK Aceh Marlina Muzakir, mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh, serta unsur Forkopimda Aceh Timur dan alim ulama.

Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, kepemimpinan baru di Aceh Timur diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat serta memastikan kebijakan-kebijakan strategis berjalan sesuai dengan kepentingan daerah. []