Menteri PKP Alokasikan 1.000 Rumah Subsidi untuk Wartawan, 20.000 untuk Petani

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. (Foto: Ist). 

Menteri PKP alokasikan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan dan 20.000 bagi petani, dengan pengawasan ketat guna memastikan kualitas dan ketepatan sasaran.

koranaceh.net – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan 1.000 unit rumah subsidi bagi wartawan dan 20.000 unit untuk petani melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini merupakan bagian dari alokasi 220.000 unit rumah subsidi yang ditargetkan tahun ini.

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," ujar Maruarar atau yang akrab disapa Ara, saat ditemui usai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, pada Selasa malam, 1 April 2025, seperti dikutip dari Antara.

Baca Juga :
Langkah Menteri PKP Wujudkan Program Tiga Juta Rumah di Tengah Keterbatasan Anggaran

Selain wartawan dan petani, rumah subsidi juga dialokasikan untuk berbagai profesi lainnya. Menteri PKP itu menyebutkan sebanyak 20.000 unit diperuntukkan bagi nelayan, 20.000 untuk buruh, 20.000 bagi tenaga migran, 30.000 untuk tenaga kesehatan (nakes) yang mencakup perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat. Selain itu, ada 5.000 unit untuk prajurit TNI AD dan 14.500 unit untuk personel kepolisian.

Adanya alokasi khusus bagi profesi tertentu, jelas mantan anggota DPR RI periode 2014 - 2019 itu, bertujuan untuk memberikan kepastian bagi berbagai pihak yang terlibat dalam distribusi rumah subsidi, mulai dari perbankan hingga pengembang.

"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," terangnya.

Dalam waktu dekat, Kementerian PKP juga bakal mengundang perwakilan dari masing-masing profesi untuk membahas lebih lanjut mengenai program ini. "Seperti ketua umum dari perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," tambahnya.

Baca Juga :
Wagub Aceh Hadiri Akad Massal Program Rumah untuk Guru Indonesia

Ia juga menyampaikan bahwa program rumah subsidi ini telah mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang diturunkan dari 5 persen menjadi 4 persen untuk rumah subsidi maupun komersial.

Terkait kualitas, Menteri PKP menegaskan pentingnya membangun rumah subsidi yang layak huni dan tidak asal jadi. "Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tepat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasihan kan," tegasnya.

Untuk memastikan standar kualitas, pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna melakukan audit langsung ke lapangan. Selain itu, pemetaan penerima manfaat juga akan berbasis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan rumah subsidi diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak.

"BPS sekarang punya data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000," tukas Ara.

Dengan skema yang lebih terstruktur dan pengawasan ketat, diharapkan program rumah subsidi ini dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. [*]

Sumber: Antara