Marlina Usman: Rumah Tidak Layak Huni di Aceh Perlu Ditangani Bersama

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aceh, Marlina Muzakir , memimpin rapat pembahasan bantuan rumah layak huni di Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (11/6/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh).

Marlina Usman pimpin rapat program rumah layak huni. Ia tekankan perlunya kerja sama atasi rumah tak layak huni yang masih banyak di Aceh.

koranaceh.net ‒ Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Marlina Usman, menekankan pentingnya solidaritas lintas sektor dalam menangani persoalan rumah tidak layak huni di Aceh. Pernyataan itu disampaikannya saat memimpin rapat pembahasan program bantuan rumah layak huni di Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu, 11 Juni 2025.

Rapat tersebut melibatkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Badan Baitul Mal Aceh, dan Bank Aceh, membahas rencana pembangunan rumah bagi masyarakat kurang mampu di berbagai wilayah di Aceh.

Baca Juga :
Gubernur Muzakir Manaf Shalat Idul Adha di Masjid Raya, Serahkan Sapi Kurban Presiden

Marlina, yang akrab disapa Kak Ana, mengungkapkan bahwa persoalan rumah tak layak huni menjadi keprihatinan besar setelah ia melakukan kunjungan ke sejumlah daerah, seperti Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie. Di lapangan, ia menyaksikan sendiri kondisi rumah-rumah reyot, termasuk yang masih berlantai tanah.

“Setelah melihat rumah-rumah tidak layak huni itu secara langsung, malamnya saya jadi tidak tertidur nyenyak. Ka teupike ke rumoh ureung nyan,” kata Marlina dalam rapat tersebut.

Ia menegaskan bahwa meskipun pembangunan tidak bisa dilakukan serentak, persoalan ini dapat ditangani secara bertahap jika semua pihak bersedia bekerja sama. “Kalau kita saling bantu, sedikit demi sedikit kan nanti tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Aceh,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perkim Aceh, T Aznal Zahri, menyatakan pihaknya siap membantu pembangunan rumah layak huni berdasarkan hasil tinjauan lapangan. Namun, ia menekankan pentingnya proses seleksi dan verifikasi yang mengacu pada syarat-syarat yang berlaku.

“Salah satunya status tanah harus milik penerima bantuan. Karena kita tidak punya anggaran untuk pengadaan tanah,” kata Aznal.

Baca Juga :
Pawai Takbir Idul Adha 1446 H Warnai Banda Aceh, Diwarsyah: Momentum Syiar dan Ukhuwah

Ketua Badan Baitul Mal Aceh, Mohammad Haikal, menyampaikan dukungan terhadap inisiatif kolaboratif ini. Ia menambahkan bahwa lembaganya tengah merancang program lanjutan berupa pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penerima bantuan.

“Setelah rumah dibangun, harapannya akan ada program pemberdayaan ekonomi keluarga. Ini belum tersedia sekarang, tapi akan dirancang ke depannya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Logistik Bank Aceh, Aksa Daria Sagan, menyatakan komitmen lembaganya dalam mendukung pembangunan rumah layak huni melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Rapat tersebut menjadi awal dari penguatan sinergi antar-lembaga dalam upaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Aceh, dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif dan jangka panjang. [*]