Gubernur Aceh Dorong Perpanjangan Otsus dan Penegasan Status Blang Padang

Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, melakukan pertemuan bersama Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh serta  bupati dan wali kota se-Aceh di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Jakarta, Kamis (3/7/2025) malam. (Foto: HO-Pemerintah Aceh).

Gubernur Aceh dorong Otsus diperpanjang dan Blang Padang dikembalikan sebagai aset umat. Isu kepegawaian juga disuarakan ke pemerintah pusat.

koranaceh.net – Pemerintah Aceh terus mengupayakan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) serta pelaksanaan penuh Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Hal itu disampaikan Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, dalam pertemuan bersama bupati dan wali kota se-Aceh di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025 malam.

Menurut Muzakir Manaf, perjuangan ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan kementerian terkait, DPR RI, hingga Presiden Republik Indonesia.

Baca Juga :
Audiensi ke BKN, Mualem Dorong Percepatan Pengangkatan Non-ASN dan Permudah Mutasi Keluarga ASN

“Ini adalah bentuk komitmen kita bersama untuk memastikan kekhususan Aceh tidak hanya diakui di atas kertas, tapi juga dijalankan dalam kebijakan nyata,” ujarnya.

Dana Otsus yang mulai disalurkan sejak 2008 merupakan hasil kesepakatan dalam MoU Helsinki antara RI dan GAM. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006, Aceh berhak menerima Dana Otsus sebesar dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional selama 15 tahun dan satu persen untuk lima tahun berikutnya.

Dana tersebut akan berakhir pada 2027, namun Pemerintah Aceh kini tengah mengusulkan perpanjangan secara permanen.

“Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi juga tentang keadilan dan keberlanjutan perdamaian. Banyak hal yang masih harus kita kejar bersama, terutama dalam mengurangi ketimpangan dan membuka akses pembangunan yang merata,” ucap Gubernur.

Dalam forum tersebut, Gubernur juga menyampaikan upaya pengembalian status tanah Blang Padang di Banda Aceh sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Baca Juga :
Pemerintah Aceh Sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2024 ke DPRA

“Kita sedang berupaya agar tanah ini kembali ke tujuan awalnya, bukan untuk Pemerintah Aceh, tapi untuk kemaslahatan umat melalui Masjid Raya,” tegasnya.

Di luar dua isu utama itu, Gubernur juga menyinggung sejumlah persoalan yang telah disampaikan ke pemerintah pusat, termasuk masalah kepegawaian, status tenaga honorer, pengangkatan PPPK, dan kendala mutasi ASN. Ia meminta perhatian serius dari kepala daerah.

“Jangan sampai perjuangan kita terhenti hanya karena kepentingan sesaat. Ini tugas besar, dan hanya bisa tercapai jika kita bersatu,” katanya.

Menutup arahannya, Gubernur mengingatkan agar seluruh kepala daerah menjaga semangat kolektif. “Selow… bek syesyoh. Tapi kerja harus kelihatan. Jangan tinggalkan janji yang pernah kita sampaikan ke rakyat,” ujar Mualem. [*]