.png "koranaceh.net"){kind=small}
PWI Dorong Kepala Daerah Jadikan Kebudayaan Daerah sebagai Agenda Strategis
 |
| Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang. (Foto: Dok. PWI Pusat). |
PWI Pusat kembali menggelar Anugerah Kebudayaan bagi kepala daerah. Ajang ini menyoroti peran pemerintah daerah dalam pemajuan budaya.
koranaceh.net | Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga dan memajukan kebudayaan nasional. Melalui ajang Anugerah Kebudayaan PWI (AK-PWI) yang akan digelar pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten, organisasi wartawan tertua di Indonesia ini kembali menempatkan kebudayaan daerah sebagai barometer kemajuan bangsa.
Perhelatan yang dijadwalkan berlangsung pada 6–10 Februari 2026 itu memberi penghargaan kepada bupati dan wali kota yang dinilai berhasil bersinergi dengan media dalam mengembangkan kebudayaan di wilayahnya. Menurut PWI, kemajuan budaya di tingkat lokal berdampak langsung terhadap kualitas kebudayaan nasional.
Baca Juga:
“Wartawan dan media menyadari bahwa negeri ini super power dalam bidang kebudayaan. UNESCO pun sudah menegaskan hal itu sejak 2017,” kata Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, dalam keterangannya yang diterima koranaceh.net pada Sabtu (25/10/2025). Ia menekankan, kepala daerah memiliki peran strategis karena mereka yang mengelola wilayah, rakyat, dan anggaran daerah.
Ajang penghargaan ini bukan hal baru. Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono, menjelaskan bahwa penghargaan tersebut pertama kali diberikan pada HPN 2016 di Lombok. “Sampai sekarang, sekitar 50 kepala daerah telah menerima penghargaan ini,” ujarnya. Beberapa di antaranya kini menjabat di tingkat nasional, seperti Abdullah Azwar Anas dan Bima Arya Sugiarto.
Untuk tahun ini, AK-PWI mengusung tema “Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, Berbasis Media dan Pers.” Peserta dapat memilih tiga subtema, di antaranya tentang penguatan ekspresi budaya inklusif, pemanfaatan media untuk diplomasi budaya, serta perlindungan ekosistem budaya yang berkelanjutan.
Proses seleksi dimulai dengan sosialisasi teknis pada 20 Oktober 2025, diikuti tahap pendaftaran dan pengumpulan proposal. Penjurian berlangsung hingga akhir Desember 2025, sementara sepuluh finalis akan mempresentasikan gagasan mereka di hadapan dewan juri pada 8–10 Januari 2026. Pengumuman penerima penghargaan dijadwalkan pada 20 Januari 2026, dan penyerahan penghargaan dilakukan 9 Februari 2026 di Banten.
Baca Juga:
Selain ditujukan bagi kepala daerah, penghargaan tahun ini juga membuka ruang bagi wartawan dan komunitas pers yang aktif menginisiasi gerakan kebudayaan di tingkat nasional maupun global.
Zulmansyah yang juga menjabat Ketua Panitia HPN 2026 berharap momentum tahun depan dapat menarik perhatian pemerintah pusat. “Kami berharap Presiden Prabowo bisa hadir, agar mendengar langsung capaian dan persoalan yang dihadapi dunia pers dan kebudayaan,” ujarnya.
Dengan menempatkan kebudayaan sebagai bagian dari kerja jurnalisme, PWI ingin menegaskan kembali bahwa kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, melainkan juga dari kekayaan nilai dan ekspresi budaya yang hidup di masyarakat. []