Usulan Pj Gubernur Aceh, DPRA Mesti Cerdas

Pengamat ekonomi dan pembangunan Aceh, Dr. Taufiq A. Rahim. (Foto: Dok. Koran Aceh).

Pengamat menilai usulan Pj Gubernur Aceh harus cerdas dan tidak asal-asalan. Ia juga mengkritisi pengangkatan Sekda Aceh Bustami Hamzah yang dinilai menyalahi aturan.

koranaceh.net – Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait calon tunggal Pejabat (Pj) Gubernur Aceh untuk periode 2023-2024 mendapat sorotan tajam dari pengamat ekonomi dan pembangunan, Dr. Taufiq A. Rahim.

Ia menilai keputusan tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kecerdasan, mengingat dampaknya bagi lebih dari 5,3 juta rakyat Aceh.

Baca Juga :
Polemik Aturan Pilkada di Aceh: UUPA atau Ketentuan Nasional?

"Kita mesti hati-hati dan cerdas, ini menyangkut jiwa 5,3 juta rakyat Aceh yang saat ini dalam kondisi ketidakpastian kehidupan, baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun kemasyarakatan," ujar Taufiq kepada koranaceh.net di Banda Aceh, pada Senin, 12 Juni 2023.

Menurutnya, rakyat Aceh membutuhkan pemimpin yang arif, bijaksana, peduli, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan memahami kondisi Aceh secara lahir dan batin. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar penunjukan Pj Gubernur tidak dilakukan secara serampangan atau didasarkan pada kepentingan politik semata.

"Penunjukan Pj Gubernur jangan serampangan dan asal-asalan karena kepentingan politik, ekonomi, serta kapitalisasi politik DPRA menjelang Pemilu 2024. Tetapi harus merupakan representasi seluruh rakyat dan elemen masyarakat Aceh," tuturnya.

Taufiq juga menyoroti aturan dalam penunjukan Pj Gubernur yang harus mengikuti ketentuan yang berlaku. "Mengenai penunjukan calon tunggal atau hanya satu orang saja itu mesti memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku juga," tambah pengamat ekonomi dan pembangunan Aceh sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Banda Aceh ini.

Baca Juga :
Nazar – Sayuti Makin Mengerucut Jadi Bakal Calon Wagub Aceh

Selain menyoroti usulan calon Pj Gubernur, Taufiq juga mengkritisi pengangkatan Bustami Hamzah sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh yang menurutnya dilakukan tanpa seleksi terbuka.

Ia menerangkan Bustami sebelumnya merupakan pejabat eselon dua (JPT Pratama), namun setelah mengundurkan diri, ia tidak lagi menjabat dalam posisi strategis. "Tempo hari dia diangkat jadi sekda dari staf nonjob. Memang sebelumnya pernah di eselon dua, tapi baru satu kali lalu mundur," jelasnya.

Menurutnya, proses pengangkatan tersebut bertentangan dengan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS, khususnya Pasal 110 hingga 129, yang mengatur bahwa jabatan sekda merupakan posisi strategis yang harus melalui seleksi ketat. "Jabatan sekda itu jabatan strategis selain eselon 1.b dan menyangkut nasib lima juta orang Aceh, harusnya diseleksi secara ketat dan khusus," tambahnya.

Lebih lanjut, menurutnya, pengangkatan Bustami tidak sesuai dengan prinsip merit sistem dalam birokrasi, yang mensyaratkan pengalaman minimal dua kali menduduki jabatan eselon dua yang berbeda. "Ini apalagi dari staf biasa langsung jadi Sekda Aceh. Kalau bukan ada apa-apanya, ada apa?" ujarnya penuh tanda tanya.

Baca Juga :
Pilkada Aceh Jangan Membunuh Demokrasi

Ia juga mencurigai adanya keterlibatan lingkaran penguasa di Jakarta dalam proses ini, sehingga pengangkatan Bustami menggunakan Keputusan Presiden (Keppres). "Semua sudah tertipu atau memang tidak mengerti sama sekali, atau ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sangat kuat," tegasnya.

Taufiq berharap DPRA mempertimbangkan usulan calon Pj Gubernur dengan bijaksana demi kepentingan rakyat Aceh. Ia mengingatkan agar DPRA tidak mengulangi kesalahan yang sama. "Jangan sampai seperti pepatah, keledai jatuh pada lubang yang sama," katanya.

Menurutnya, rakyat Aceh membutuhkan kepastian hidup yang lebih baik ke depan. Jika DPRA tidak berhati-hati, bukan tidak mungkin rakyat akan kecewa dan enggan memilih anggota legislatif yang tidak cerdas dalam Pemilu 2024. [*]