 |
Ilustrasi. (Dok. Koran Aceh). |
Hamdan Budiman
*Pemred Koran Aceh
Kepemimpinan baru di bawah Muzakir Manaf dan Fadhullah diharapkan membawa
harapan segar bagi rakyat Aceh. Mampukah pasangan ini menjawab ekspektasi
masyarakat?
koranaceh.net – Tujuh Februari 2025 mendatang, Aceh akan
menyambut pemimpin baru hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Muzakir
Manaf dan Fadhullah secara resmi bakal dilantik sebagai Gubernur dan Wakil
Gubernur Aceh, ini menandai babak baru dalam perjalanan pemerintahan daerah
ini.
Pasangan ini dihadapkan pada tugas besar untuk membawa perubahan signifikan
bagi daerah dan masyarakat Aceh, yang telah lama berjuang untuk memulihkan
diri dari berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik.
Muzakir Manaf, seorang politikus senior dengan pengalaman luas dalam
pemerintahan karena pernah menjadi Wakil Gubernur Aceh Pada periode lalu
bersama Zaini Abdulah.
Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem sampai saat ini juga menjadi Ketua
Partai Aceh, sejak partai politik lokal itu didirikan. Partai Aceh memilki
kursi mayoritas di Parlemen Aceh.
Baca Juga:
Kedamaian Terwujud Dengan Saling Asih, Bukan Berselisih
Mualem juga Panglima Gerakan Aceh Merdeka, organisasi perlawan Aceh itu sudah
menyatakan perang terhadap kekuasan Indonesia di Aceh sejak diproklamilkan
kembali Negera Aceh oleh Dr. Teungku Hasan di Tiro pada 4 Desember 1976.
Setelah perjanjian damai dengan Indonesia yang disepakati di Helsinki,
Filandia, kombatan GAM bertransformasi menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA),
dan Mualem menjadi Ketuanya sejak organisasi itu didirikan.
Tentu bukan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, seperti Jabatan
pemberian Seokarno pada Daud Beureueh, Mualem adalah pilihan Rakyat Aceh
melalui demokrasi yang dikenal dengan pilkada.
Ada sejumlah gubernur yang pernah memerintah di Aceh, sejak Kesulatan Aceh
diruntuhkan oleh Belanda; ada Gubernur militer Hindia Belanda pertama di Aceh
adalah Johan Harmen Rudolf Köhler. Ia mulai menjabat pada tahun 1873.
Baca Juga:
Pendengung: Suara yang Tidak Terlihat
Selanjutnya;Jan van Swieten dan Gustave Verspyck, menjabat pada tahun 1873,
Johannes Ludovicius Jakobus Hubertus Pel, menjabat pada tahun 1874, Gerardus
Wiggers van Kerchem, menjabat pada tahun 1876, dan Gotfried Coenraad Ernst van
Daalen, menjabat pada tahun 1905-1908
Berikut Gubernur setelah Indonesia Merdeka; Mr Mohammad Hasan
berkuasa di Sumatera dan Aceh 1945, Teuku Nyak Arief 1945-1946, Teuku
Daud Syah 1947-1948, Tgk. Daud Beureueh 1948-1951, Danu
Broto 1951-1952, Teuku Sulaiman Daud 1952-1953, Abdul Wahab
1953-1955, Abdul Razak 1955-1956, Ali Hasjmy 1957-1964, Nyak Adam
Kamil 1964-1966, H. Hasbi Wahidi 1966-1967, A. Muzakkir
Walad 1967-1978, Prof. Dr. A. Madjid Ibrahim 1978-1981, H. Hadi
Thayeb 1981-1986, Prof. Dr. Ibrahim Hasan 1986-1993, Prof. Dr. Syamsudin
Mahmud 1993-2000, Abdullah Puteh 2000- 2004, Irwandi Yusuf
2007-2012, Zaini Abdullah 2012- 2017, Irwandi Yusuf 2017 – 2018
dan Nova Iriansyah 2020.
Tentu dengan terpilihnya Mualem sebagai Gubernur Aceh yang kesekian dibawah
Indonesia Merdeka, bukan kolonialis Hindia Belanda, diharapkan dapat
memberikan arah yang jelas dan tegas bagi Aceh.
Sementara itu, Fadhullah, dengan latar belakangnya bidang ekonomi dengan gelar
serjana ekonomi, serta mantan anggota DPR – RI, saat ini Ketua DPD Gerindra
Aceh dan yang terlebih penting mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka atau TNA,
tentu saja diharapkan akan memainkan peran penting dalam mengimplementasikan
program-program yang pro-rakyat.
Baca Juga:
Sang Ular Tengah Menelan Ekornya
Seperti janji kampanye keduanya berkomitmen untuk mewujudkan Aceh yang lebih
baik, lebih sejahtera, dan lebih damai.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pasangan ini adalah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Aceh, yang masih berada di bawah rata-rata nasional
dalam banyak indikator kesejahteraan.
Program-program berbasis ekonomi perlu dikembangkan untuk menciptakan lapangan
kerja yang lebih banyak dan mengurangi angka pengangguran.
Dalam beberapa tahun terakhir, Aceh telah menunjukkan potensi yang luar biasa
dalam sektor Migas, pertanian, kelautan, dan pariwisata. Maka, momentum ini
harus dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi.
Di samping itu, isu pendidikan dan kesehatan juga harus menjadi perhatian
utama. Pasangan Mualem – Dek Fadh perlu prioritaskan peningkatan mutu
pendidikan di semua tingkat, terutama dalam pendidikan dasar dan
menengah.
Akses terhadap pendidikan yang berkualitas akan menjadi kunci dalam
menciptakan generasi muda Aceh yang siap bersaing di tingkat nasional maupun
global.
Begitu pula dalam sektor kesehatan, di mana mereka harus merumuskan kebijakan
yang dapat meningkatkan layanan kesehatan dasar serta memperbaiki fasilitas
kesehatan, khususnya di daerah terpencil.
Tantangan lain yang tak kalah penting adalah menciptakan stabilitas politik
dan keamanan. Pasca-konflik, Aceh telah bertransformasi secara signifikan,
namun dinamika sosial yang kompleks masih menyisakan potensi ketegangan.
Baca Juga:
Tragedi di Rest Area: Ketika Oknum Penegak Hukum Menjadi Pelanggar Hukum
Mualem – Dek Fadh harus mampu merangkul semua elemen masyarakat, termasuk
mereka yang berbeda pandangan politik, untuk membangun rasa kebersamaan dan
saling menghormati.
Kemampuan dalam menciptakan dialog yang konstruktif antara pemerintah dan
masyarakat akan menjadi aspek kunci dalam membangun kepercayaan dan mengurangi
ketegangan.
Kinerja pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel juga harus menjadi
prioritas. Masyarakat Aceh berhak untuk mengetahui bagaimana anggaran daerah
digunakan dan program-program yang dijalankan.
Oleh sebab itu, Mualem-Dek Fadh perlu membangun sistem informasi yang baik
serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan.
Kesuksesan Mualem-Dek Fadh dalam menjalankan roda pemerintahan Aceh tidak akan
datang dengan sendirinya. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat,
dan sektor swasta untuk menciptakan perubahan yang signifikan.
Baca Juga:
Mengapa Kekerasan Berakar dari Cara Kita Berpikir?
Dengan komitmen yang kuat dan kerja keras, diharapkan Aceh dapat maju dan
sejahtera, menjadi daerah yang aman, berdaya saing, dan penuh harapan di masa
depan.
Aceh kini memiliki peluang emas untuk bangkit, dan harapan tersebut bergantung
pada kepemimpinan baru yang diisi oleh Mualem dan Dek Fadh.[]