 |
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyambut kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Aceh dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, di Kantor Gubernur Aceh, Senin (17/2/2025). (Foto: Humas Pemprov Aceh). |
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta DPD RI memperjuangkan agar dana Otsus
Aceh tidak dipotong dan bahkan ditambah, mengingat angka kemiskinan yang
tinggi dan ketertinggalan di berbagai sektor.
Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta Komite II Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk memperjuangkan agar dana otonomi khusus
(Otsus) Aceh tidak mengalami pemotongan dalam upaya efisiensi anggaran
pemerintah pusat.
Baca Juga:
Dana Otsus Akan Selesai, Bagaimana Masa Depan Masyarakat Aceh?
Ia juga mengusulkan agar dana tersebut justru ditambah, mengingat tingginya
angka kemiskinan serta ketertinggalan Aceh dalam berbagai sektor dibandingkan
daerah lain di Indonesia.
Permintaan tersebut disampaikan Fadhlullah saat menerima kunjungan kerja
Komite II DPD RI di Kantor Gubernur Aceh, Senin, 17 Februari 2025. Kunjungan
ini dilakukan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
“Tolong teman-teman di DPD RI membantu memperjuangkan agar dana Otsus Aceh
tidak mengalami pemotongan, mengingat kebutuhan peningkatan perekonomian dan
pembangunan di Aceh yang masih sangat besar,” ujar Fadhlullah dalam pertemuan
tersebut.
Selain mempertahankan besaran dana Otsus, Fadhlullah juga meminta agar masa
berlakunya diperpanjang untuk memastikan kesinambungan pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat Aceh. Saat ini, dana Otsus Aceh dijadwalkan berakhir
pada tahun 2027, yang berpotensi menimbulkan tantangan besar bagi
keberlanjutan program pembangunan di provinsi tersebut.
Baca Juga:
Sesalkan Pemotongan Dana Otsus Aceh, Gepim Minta Pemerintah Pusat Hargai
UUPA dan Kekhususan Aceh
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdul Waris Halid,
menegaskan bahwa pihaknya siap memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat
nasional.
“Kami tentu akan memperjuangkan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak
Wakil Gubernur,” kata Waris.
Selain membahas dana Otsus, kunjungan ini juga menjadi momen bagi DPD RI untuk
memberikan selamat atas pelantikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil
Gubernur Fadhlullah.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
Aceh, Zulkifli, serta sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)
terkait. Selain itu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh
juga hadir dalam diskusi ini.
Baca Juga:
Heboh Ratusan Milyar Dana Otsus Aceh Dihibahkan Untuk TNI/Polri &
Kejaksaan Tinggi
Sementara itu, rombongan DPD RI yang hadir antara lain Azhari Cage, Alfiansyah
Bustami (Komeng), dan beberapa anggota lainnya.
Dana Otsus Aceh sendiri merupakan bagian dari implementasi kesepakatan damai
antara pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005. Dana ini
dialokasikan untuk membantu percepatan pembangunan di Aceh pasca-konflik.
Namun, rencana pemerintah pusat untuk mengurangi alokasi dana tersebut kini
menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah.[]
