Pemerintah Perketat Pengawasan Siber untuk Cegah Perekrutan Ilegal Pekerja Migran

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid berdiskusi dengan Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding tentang pengawasan siber untuk melindungi PMI dari eksploitasi dan perdagangan manusia pada Jum'at (7/2/2025). (Foto : HO-Kementerian Komdigi).

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kementerian P2MI perketat pengawasan siber untuk hentikan perekrutan ilegal pekerja migran Indonesia (PMI).

koranaceh.net – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memperketat pengawasan siber guna menghentikan praktik perekrutan ilegal pekerja migran.

Setiap bulan, lebih dari 20 akun media sosial dan situs web ditutup karena memfasilitasi perekrutan ilegal PMI. Namun, ribuan lainnya masih beroperasi, menjebak calon PMI dengan janji pekerjaan palsu di luar negeri.

Baca Juga:
Pemerintah Dorong Kolaborasi untuk Perkuat Keamanan Siber, Wamenkomdigi: “Siapkan Payung Sebelum Hujan”

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas digital yang menyasar pekerja migran.

“Kami telah mengembangkan sistem pemantauan siber yang dapat mendeteksi situs dan akun media sosial yang terindikasi melakukan perekrutan ilegal. Namun, tantangannya adalah mempercepat proses takedown agar ancaman ini dapat segera ditindak,” ujarnya dalam pertemuan dengan Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, di Jakarta, Jumat, 7 Maret 2025.

Berdasarkan data P2MI tahun 2023, lebih dari 5 juta PMI berangkat secara tidak prosedural, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia.

Mayoritas dari mereka direkrut melalui platform digital, di mana agen ilegal menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi dan proses cepat, tetapi berujung pada penyiksaan, kerja paksa, atau bahkan perbudakan modern.

Baca Juga:
Menkomdigi Siapkan Regulasi Internet Ramah Anak, Target Rampung dalam Sebulan

Menurut Meutya, kerja sama lintas kementerian dan lembaga akan mempercepat penindakan terhadap konten berbahaya di platform digital.

“Kami memiliki sistem pemantauan siber yang dapat mendeteksi serta menindak situs atau akun yang terindikasi merekrut PMI secara ilegal. Namun, dalam beberapa kasus, prosedur takedown yang melibatkan platform digital memerlukan waktu lebih lama. Kami akan mendorong percepatan proses ini agar perlindungan terhadap PMI dapat lebih optimal,” tegasnya.

Selain upaya penindakan, Kementerian Komdigi juga akan memperkuat edukasi digital kepada calon PMI agar lebih waspada terhadap modus penipuan di ruang siber.

Sosialisasi akan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, radio, dan televisi nasional, guna memastikan informasi tentang jalur resmi bekerja di luar negeri dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Baca Juga:
Kecepatan Internet Indonesia Rendah, Tantangan Besar bagi Pengembangan AI

“Pada prinsipnya kami juga dari sisi platform digital siap untuk membantu jika ada sosialisasi misalnya agen-agen yang harus dihindari oleh PMI atau mungkin lebih enak lewat infografis dan lain-lain. Bisa juga seperti peringatan modus-modus yang biasa digunakan oleh para pelaku, kita bisa buatkan kampanye digital atau iklan layanan masyarakat,” tutur Meutya.  

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menyoroti tingginya kasus PMI yang direkrut secara ilegal melalui media sosial dan platform digital.

Berdasarkan pemantauan Kementerian P2MI, setiap bulan terdapat sekitar 23 hingga 27 situs atau akun media sosial yang harus ditindak karena terindikasi memfasilitasi perekrutan ilegal PMI.  

“Kami membangun sinergi dengan Kementerian Komdigi dalam rangka memenuhi mandat utama yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto,” tegas Karding.

Baca Juga:
Gelar Sosialisasi Keamanan Siber, DPMPTSP Banda Aceh Gaet Pelaku Usaha Sinergi BSSN

Dengan sinergi yang semakin erat antara Kementerian Komdigi dan Kementerian P2MI, diharapkan perlindungan terhadap PMI dapat lebih efektif dan menyeluruh, mulai dari sebelum keberangkatan, saat bekerja di luar negeri, hingga saat mereka kembali ke tanah air.

“Pemerintah berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai alat utama dalam memerangi kejahatan siber yang mengancam keselamatan pekerja migran Indonesia,” ungkap Karding.

Upaya ini diharapkan dapat mengurangi angka perekrutan ilegal dan melindungi PMI dari praktik eksploitasi serta perdagangan manusia yang marak terjadi melalui platform digital. []