Pemerintah Dorong Kolaborasi untuk Perkuat Keamanan Siber, Wamenkomdigi: “Siapkan Payung Sebelum Hujan”

Daftar Isi

Wamenkomdigi Nezar Patria menghadiri Cyber Security Trend and Outlook 2025 oleh Palo Alto Networks di Hotel Raffles Jakarta, Kamis (27/2/2025). (Foto: infopublik.id).

Wamenkomdigi Nezar Patria menekankan pentingnya regulasi, kerja sama, serta pemanfaatan AI secara bertanggung jawab.

koranaceh.net | Jakarta ‒ Keamanan siber menjadi perhatian utama di era digital, di mana ancaman kejahatan siber semakin berkembang pesat. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus mendorong kerja sama antara berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk membangun ketahanan siber nasional.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan, perusahaan teknologi, baik nasional maupun global, merupakan mitra penting pemerintah dalam mencegah ancaman siber, mengembangkan kapasitas, serta melindungi infrastruktur digital.

Baca Juga:

• Kecepatan Internet Indonesia Rendah, Tantangan Besar bagi Pengembangan AI

"Misalnya, hari ini kita menyaksikan peluncuran program Cyber Safe Kids oleh Palo Alto Networks dan Komunitas Perempuan Keamanan Siber Indonesia. Ini sebuah langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran keamanan digital sejak dini," ujar Nezar dalam acara Cyber Security Trend and Outlook 2025 yang diselenggarakan oleh Palo Alto Networks di Hotel Raffles Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Menurutnya, pemerintah sepenuhnya menyadari berbagai tantangan dalam keamanan siber. Oleh karena itu, berbagai langkah strategis telah dan sedang dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Salah satu langkah utama yang diambil adalah dari sisi regulasi. Nezar menyebut bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang disahkan pada tahun 2022, menjadi regulasi penting dalam memastikan perlindungan data masyarakat Indonesia.

"Pertama, langkah regulasi. Kami memiliki seperangkat regulasi untuk mengatasi ancaman ini seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 2022, yang secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi untuk pertama kalinya di Indonesia," jelasnya.

Baca Juga:

• Menkomdigi Siapkan Regulasi Internet Ramah Anak, Target Rampung dalam Sebulan

Selain itu, Kementerian Komdigi juga telah menerbitkan Pedoman Etika AI untuk memastikan pengembangan dan penerapan kecerdasan buatan di Indonesia dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Saat ini, pemerintah juga tengah berdiskusi untuk merancang regulasi baru yang bertujuan melindungi infrastruktur digital penting tanpa menghambat inovasi.

Dalam aspek teknis, Kementerian Komdigi juga mengembangkan program keamanan informasi yang mencakup penerapan standar keamanan untuk sistem elektronik publik, audit keamanan aplikasi, serta fasilitasi sertifikasi keamanan bagi kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Kolaborasi internasional juga menjadi perhatian pemerintah dalam memperkuat ketahanan siber. Kementerian Komdigi aktif berpartisipasi dalam Kerja Sama Keamanan Siber ASEAN serta menjalin kemitraan dengan berbagai negara untuk pertukaran intelijen ancaman siber.

Nezar menekankan, keamanan siber harus menjadi prioritas utama sebelum insiden berbahaya terjadi. Ia mengingatkan pentingnya kesiapan dalam menghadapi berbagai potensi ancaman di dunia digital.

"Mari kita jadikan keamanan siber sebagai prioritas dalam setiap inovasi digital yang kita lakukan. Kita juga gunakan AI dan teknologi canggih secara bijak dan bertanggung jawab untuk melindungi ruang digital kita, bukan untuk merusaknya. Dan mari kita nyalakan semangat untuk selalu selangkah lebih maju dari para penjahat siber," tegasnya.