Menko Yusril Sebut Memenjarakan Koruptor Tak Beri Manfaat Bagi Negara

Hamdan Budiman
*Pemred Koran Aceh

Yusril Ihza Mahendra menggugah diskusi publik dengan pandangannya: memenjarakan koruptor tidak cukup untuk memberantas korupsi. Apakah reformasi sistem dan budaya anti-korupsi jadi kunci perubahan?

koranaceh.net | Dalam diskursus mengenai penanggulangan korupsi di Indonesia, pernyataan Menko Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, baru-baru ini menarik perhatian publik. 

Ia menyatakan bahwa memenjarakan para koruptor tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi negara. 

Pernyataan ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat, tidak hanya mengenai efektivitas pemidanaan tetapi juga tentang pendekatan yang lebih holistik dalam memberantas korupsi.

Yusril mengemukakan bahwa penjara tidak selalu menjadi solusi terbaik untuk menangani kasus-kasus korupsi. 

Dalam pandangannya, memenjarakan koruptor sering kali tidak mengatasi akar permasalahan yang lebih mendalam. 

Justru, pendekatan yang lebih konstruktif seperti rehabilitasi sosial dan pengembangan sistem yang transparan dianggap lebih efektif. 

Dengan cara ini, mantan pelaku korupsi bisa berkontribusi secara positif bagi masyarakat dan negara.

Kritik Yusril juga mengarah pada fakta bahwa banyak koruptor yang setelah menjalani hukuman tidak merasa menyesal akan tindakan mereka. 

Mereka sering kali kembali ke masyarakat dengan pola pikir dan perilaku yang sama, yang pada akhirnya berpotensi untuk mengulangi tindakan korupsi. 

Oleh karena itu, penjara dilihat bukan sebagai solusi, tetapi sebagai sanksi yang tidak mempengaruhi sikap dan perilaku koruptor secara mendasar.

Pandangan Yusril ini sejalan dengan pemikiran bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan melalui pendidikan dan pemahaman yang baik tentang etika dan integritas. 

Membangun budaya anti-korupsi di kalangan generasi muda melalui pendidikan merupakan langkah yang lebih strategis. 

Hal ini juga memberikan harapan untuk menciptakan generasi baru yang lebih peka terhadap isu-isu moral dan sosial.

Lebih lanjut, Yusril juga menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem birokrasi dan pemerintahan. 

Menurutnya, banyak praktik korupsi terjadi karena adanya celah dan lemahnya sistem pengawasan. 

Oleh karena itu, melakukan reformasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam lembaga pemerintah menjadi krusial. 

Dengan demikian, bukan hanya individu yang dihukum, tetapi juga sistem yang diatur untuk mencegah terulangnya tindakan korupsi di masa depan.

Walaupun pendapat Yusril ini menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk aktivis anti-korupsi dan masyarakat sipil, gagasan bahwa penanganan korupsi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif tidak dapat diabaikan. 

Memenjarakan koruptor menjadi salah satu bagian dari penegakan hukum, namun harus diimbangi dengan langkah-langkah pencegahan yang menyeluruh untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif.

Pemikiran Yusril Ihza Mahendra mengenai memenjarakan koruptor yang tidak memberikan manfaat bagi negara mengajak kita untuk berpikir ulang tentang strategi penanggulangan korupsi. 

Sambil menghargai penegakan hukum, penting juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung integritas dan mencegah terjadinya korupsi sejak dini. 

Dengan demikian, harapan untuk membangun Indonesia yang lebih bersih dan berkeadilan dapat terwujud.[]