Kecerdasan Politik Aceh

Muntaziruddin Sufiady Ridwan

12 Januari 2025 • • menit membaca

Daftar Isi

Hamdan Budiman
*Pemred Koran Aceh

Dibentuk oleh sejarah perjuangan dan tekad mengubah nasib, kecerdasan politik Aceh menjadi cerminan semangat untuk bangkit dari bayang-bayang kekuasaan pusat.

koranaceh.net | Aceh, daerah yang terletak di ujung barat Indonesia, tidak hanya dikenal karena kekayaan budaya dan alamnya, tetapi juga karena perkembangan kecerdasan politik yang unik.

Kecerdasan politik Aceh dapat dilihat sebagai kemampuan masyarakatnya dalam memahami, menganalisis, dan berpartisipasi dalam proses politik yang berlangsung, sejak zaman perang dan setelah periode konflik yang berkepanjangan.

Kita akan membahas berbagai aspek yang membentuk kecerdasan politik Aceh, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan politik di kawasan ini.

Pertama-tama, penting untuk mengakui sejarah panjang Aceh yang dipenuhi oleh perjuangan dan resistensi.

Dalam konteks ini, kecerdasan politik Aceh dibentuk oleh pengalaman kolektif masyarakatnya terhadap ketidakadilan dan kekuasaan.

Masyarakat Aceh memiliki kesadaran politik yang tinggi, terutama setelah konflik bersenjata yang terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia.

Perjanjian Damai Helsinki 2005 menjadi titik balik, di mana masyarakat Aceh mulai memahami pentingnya partisipasi politik dalam mengklaim hak-hak mereka.

Kecerdasan politik ini terbentuk melalui pendidikan, diskusi publik, dan media massa yang semakin berkembang.

Aspek lain yang mendukung kecerdasan politik di Aceh adalah keberadaan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang aktif dalam advokasi hak asasi manusia dan pengawasan terhadap pemerintah sejak masa DOM.

Dimasa-masa konflik, LSM-LSM seringkali berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah, memberikan informasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang cara berpartisipasi dalam proses politik.

Mereka juga membantu meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kritis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, seperti, HAM, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan transparansi pemerintahan.

Dampak dari kecerdasan politik ini dapat dilihat dalam partisipasi pemilih yang terus tinggi dalam pemilihan umum di Aceh. Yang sebelumnya resistensi terhadap kekuasan politik pusat.

Setelah Perjanjian Damai yang ditandatangani di Helsinki, Filandia, masyarakat Aceh menunjukkan antusiasme yang besar dalam memilih pemimpin mereka, dan ini mencerminkan keinginan untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi.

Dalam beberapa pemilihan terakhir, angka partisipasi pemilih di Aceh terus meningkat, setelah dulu atau pemilu tahun 1999 lalu berada dititik nadir, sehingga lahir istilah “wakil hantu”. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh tidak hanya ingin menjadi penonton, tetapi juga agen perubahan bagi nasib daerahnya.

Namun, tetap ada tantangan yang dihadapi oleh kecerdasan politik Aceh.

Meskipun masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Aceh.

Isu-isu seperti politik uang, manipulasi suara, dan ketidakadilan dalam pemilihan masih sering terjadi.

Oleh karena itu, pembangunan kapasitas dan pendidikan politik yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kecerdasan politik ini dapat terus berkembang dan berkontribusi terhadap kemajuan Aceh.

Kecerdasan politik Aceh adalah hasil dari sejarah perjuangan dan keinginan masyarakat untuk mengubah nasib mereka, agar tidak selalu dibawah tekanan Jakarta.

Dengan terus mengembangkan kesadaran politik, memperkuat lembaga-lembaga masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif, Aceh dapat melanjutkan perjalanan menuju demokrasi yang lebih baik dan lebih berkeadilan.

Kecerdasan politik ini tidak hanya akan membawa perubahan bagi Aceh, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam menghadapi tantangan serupa.[]