Makan Bergizi Gratis, Luhut: Tingkatkan Kesejahteraan Sosial, Ekonomi Desa, dan Kurangi Beban Rumah Tangga

Konferensi Pers Dewan Ekonomi Nasional di Jakarta, pada Kamis (9/1/2025). (Foto: Ist).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sukses meningkatkan kesehatan anak sekolah, mendorong ekonomi desa, dan meringankan beban konsumsi keluarga miskin. KPPU turut mengawasi agar persaingan usaha tetap sehat.

Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memuji dampak positif Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan sejak Senin, 6 Januari 2025. Program ini memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama anak-anak sekolah dan komunitas pedesaan.

Luhut menyampaikan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah tetapi juga membuat mereka lebih bahagia.

“Anak-anak sangat menikmati makan bergizi ini. Mereka bilang sebelumnya hanya membawa uang jajan untuk membeli makanan yang tidak jelas gizinya. Dengan program ini, mereka bisa makan sehat dan senang,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, pada Kamis, 9 Januari 2025.

Selain dampak kesehatan, program MBG juga memberikan efek ekonomi yang signifikan di desa-desa. Luhut menyoroti bagaimana pelibatan masyarakat dalam penyediaan makanan membuka peluang usaha baru. “Uang yang berputar di desa meningkat. Ada kegiatan ekonomi baru, orang jadi membuat sayur, makanan, dan lainnya. Padahal ini baru berjalan satu minggu,” jelasnya.

Anggota DEN, Arief Anshory Yusuf, menjelaskan bahwa program ini secara tidak langsung membantu meringankan beban konsumsi rumah tangga. “Setiap anak mendapatkan makanan senilai Rp10.000 per hari. Jika dihitung untuk dua anak dalam satu keluarga selama 20 hari, totalnya mencapai Rp400.000,” kata Arief.

Ia menambahkan bahwa jumlah tersebut hampir setara dengan satu kali garis kemiskinan. Walaupun program ini bersifat universal, dampaknya terasa sangat progresif karena membantu keluarga miskin mengurangi pengeluaran.

“Dalam satu tahun ke depan, program ini dapat membantu rumah tangga yang mengalami kesulitan ekonomi. Rp400.000 per bulan itu besar, hampir setara dengan satu kali garis kemiskinan,” ujarnya.

KPPU Terus Memantau Pelaksanaan MBG

Di sisi lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turut mengawasi pelaksanaan program MBG. Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, menegaskan pentingnya pengawasan pada proses tender dan distribusi agar persaingan usaha tetap sehat.

“Untuk memastikan apakah misalnya menggunakan UMKM, bagaimana logistiknya, bagaimana distribusinya, dan melibatkan UMKM, sehingga persaingan usahanya betul-betul sehat dalam mekanisme lelang, tender, harga, hingga supply chain,” kata Fanshurullah, dilansir dari liputan6.com pada Rabu, 8 Januari 2025.

Ia juga menyebutkan bahwa KPPU akan mengundang kementerian, lembaga terkait, hingga distributor yang terlibat dalam penyediaan logistik untuk berdiskusi. KPPU, tambahnya, akan fokus pada tiga sektor utama, yaitu pasar digital, ketahanan energi, dan ketahanan pangan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Di sektor ketahanan pangan, KPPU merekomendasikan penetapan harga eceran tertinggi (HET) pada beberapa komoditas, seperti gula dan bawang putih, untuk menjaga stabilitas harga. “Program ini melibatkan banyak bidang usaha, sehingga penting untuk memastikan semuanya berjalan sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat,” tutupnya.[]

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh Leontura. Diberdayakan oleh Blogger.