Gubernur Aceh Siap Dukung Program Kerja Majelis Ulama Nanggroe Aceh

Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf tengah berbincang dengan jajaran ulama MUNA di pendopo Gubernur Aceh Banda Aceh, Sabtu (23/8/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh).
Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf tengah berbincang dengan jajaran ulama MUNA di pendopo Gubernur Aceh Banda Aceh, Sabtu (23/8/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh).

Mualem dukung program kerja MUNA dan gagas pertemuan ulama se-Aceh untuk memperkokoh pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

koranaceh.net Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan komitmennya mendukung seluruh program kerja Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) yang telah disepakati dalam Rapat Pimpinan (Rapim).

Hal itu ia sampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi jajaran ulama MUNA di Meuligoe Gubernur, Sabtu, 28 Agustus 2025.

Pertemuan tersebut berlangsung setelah Rapim MUNA digelar di restoran Pendopo Gubernur Aceh. Dalam kesempatan itu, Mualem menegaskan peran ulama sangat penting dalam memberi masukan dan rekomendasi bagi jalannya pembangunan daerah.

“Saya yakin masukan para ulama akan sangat membantu Pemerintah Aceh dalam menjalankan tugas pembangunan daerah,” ujar Mualem.

Selain menyatakan dukungan, Mualem juga menggagas rencana mengadakan pertemuan ulama se-Aceh dalam waktu dekat. Mantan Panglima GAM itu menyebut siap memfasilitasi agenda besar tersebut.

Pertemuan dimaksud diharapkan menjadi ruang strategis untuk memperkokoh pelaksanaan syariat Islam di Aceh. “InsyaAllah dengan doa ulama akan memberkahi kita semua,” tambah Mualem.

Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) saat ini dipimpin oleh Tgk. H. Muhammad Ali atau Abu Paya Pasi, serta diisi sejumlah ulama kharismatik Aceh, termasuk Abon Arongan dan Abon Nisam.

Sebagai organisasi keulamaan, MUNA menjadi wadah koordinasi dan penguatan peran ulama dalam mengawal kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Aceh.

Dukungan Gubernur terhadap program MUNA mempertegas sinergi pemerintah dengan ulama sebagai mitra strategis dalam pembangunan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kekhasan Aceh sebagai daerah bersyariat sekaligus memperkuat legitimasi sosial kebijakan pemerintah. []

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh Leontura. Diberdayakan oleh Blogger.