Harga Beras Naik di 191 Kabupaten/Kota, Papua Tertinggi Rp54.772 per Kg

Harga beras terus merangkak naik, Papua catat harga tertinggi Rp54.772 per kilogram. (Foto: Ist).

Harga beras naik di 191 kabupaten/kota awal Agustus 2025, tertinggi di Papua Rp54.772/kg. Bulog perluas distribusi SPHP untuk tekan harga.

koranaceh.net ‒ Harga beras di 191 kabupaten/kota di Indonesia tercatat masih naik pada awal Agustus 2025, dengan lonjakan tertinggi terjadi di Papua.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, kenaikan harga beras terjadi di seluruh zona wilayah, dengan beberapa daerah mencatat harga jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).

“Beras masih ada sekitar 191 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin, 11 Agustus 2025.

Di zona 1, meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, harga rata-rata pada minggu pertama Agustus mencapai Rp14.731 per kilogram atau naik 1,07 persen dibanding Juli.

Kabupaten Wakatobi mencatat harga tertinggi sebesar Rp19.881 per kg, diikuti Bolaang Mongondow Timur Rp18.000 dan Buton Utara Rp17.788 per kg.

Di zona 2, mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan, harga rata-rata mencapai Rp15.744 per kg atau naik 1,25 persen.

Kabupaten Mahakam Ulu mencatat harga tertinggi Rp20.685 per kg, disusul Kutai Timur Rp18.974 dan Kutai Barat Rp17.972 per kg.

Di zona 3, meliputi Maluku dan Papua, harga rata-rata mencapai Rp20.068 per kg atau naik 0,79 persen. Kabupaten Intan Jaya mencatat harga tertinggi secara nasional Rp54.772 per kg, diikuti Puncak Rp45.000 dan Pegunungan Bintang Rp40.000 per kg.

Menurut Amalia, harga di zona 1 masih berada dalam rentang HET, sementara di zona 2 dan 3 umumnya berada di atas HET.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menyampaikan, sejak Juli hingga awal Agustus 2025, Bulog menyalurkan 429.302 ton cadangan beras pemerintah (CBP) untuk stabilisasi harga.

“Realisasi SPHP posisi per hari ini sudah mencapai 16.742 ton atau masih sekitar 1 sekian persen dari penugasan Juli sampai dengan Desember,” ujarnya.

Penyaluran terbesar terjadi di Sulawesi Selatan sebanyak 1.805 ton, sedangkan penyaluran terendah di Papua Selatan, Papua Barat Daya, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau.

Beras SPHP disalurkan melalui 3.223 pengecer di pasar rakyat, 722 outlet binaan pemerintah daerah, 326 titik instansi pemerintah termasuk TNI dan Polri, serta 279 titik gerakan pangan murah (GPM) oleh pemerintah daerah. Bulog juga menambah penyaluran melalui 211 toko Rumah Pangan Kita (RPK) dan 12 gerai ritel modern.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras turun dari 233 kabupaten/kota pada akhir Juli menjadi 191 kabupaten/kota pada pekan pertama Agustus.

“Pemerintah daerah harus membantu Bulog mempercepat dan memasifkan penyaluran beras SPHP. Hal itu bisa dilakukan tidak hanya melalui GPM, tetapi juga lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pasar tradisional, dan gerai pelaku usaha daerah binaan pemda,” katanya.

Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian dan Pangan Edy Priyono menambahkan, disparitas harga beras medium secara nasional masih tinggi.

“Masih ada daerah-daerah yang harga beras mediumnya di kisaran Rp30.000-Rp50.000 per kg. Daerah-daerah itu terutama di zona 3, yakni Papua dan Maluku,” ujarnya. Edy meminta agar penyaluran beras SPHP dipercepat di wilayah dengan harga tertinggi.

Suyamto menegaskan, Bulog telah mewajibkan penyaluran minimal 5 ton beras per hari dari setiap gudang dan memperluas distribusi melalui jaringan ritel modern serta pedagang pasar tradisional sebagai penyalur permanen.

Di Jakarta, Bulog memperluas penyaluran SPHP di 29 pasar tradisional dengan pendampingan pedagang untuk menjadi pengecer permanen. [*]