Wagub Fadhlullah Dukung Aceh Jadi Tuan Rumah Peringatan Hari HAM Sedunia 2025

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., menerima kunjungan Silaturahmi komisioner Komnas HAM RI beserta rombongan di hotel Hermes, Banda Aceh, Jumat (29/8/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh).

Wagub Aceh dukung penuh rencana Komnas HAM jadikan Aceh tuan rumah Hari HAM Sedunia 2025, sekaligus momentum 20 tahun damai MoU Helsinki.

koranaceh.net – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI yang menetapkan Aceh sebagai tuan rumah peringatan Hari HAM Sedunia, 9–10 Desember 2025 di Banda Aceh.

Pernyataan itu disampaikan Fadhlullah saat menerima kunjungan Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, beserta rombongan di Banda Aceh, Jumat, 29 Agustus 2025. Menurutnya, momentum ini bukan sekadar peringatan hak asasi manusia, melainkan penegasan posisi Aceh sebagai daerah yang berhasil keluar dari konflik panjang dan menjadi contoh perdamaian bagi dunia.

“Di Aceh ada korban konflik, ada sejarah panjang yang masih membekas. Bicara HAM di Aceh sangat kompleks. Tetapi dari sini pula lahir satu model perdamaian yang bisa menjadi pembelajaran bagi bangsa dan dunia,” ujar Fadhlullah.

Ia mengingatkan, lebih dari tiga dekade masyarakat Aceh hidup dalam konflik bersenjata, dan dampaknya masih dirasakan hingga kini. Karena itu, kata Wagub, pemerintah pusat perlu mempercepat implementasi penuh butir-butir kesepakatan damai dalam MoU Helsinki.

“Tidak ada kemenangan dalam peperangan. Yang ada hanya kerugian. Damai Aceh harus kita jadikan contoh, tapi jangan sampai sejarah perjuangan rakyat Aceh dilupakan,” tambahnya.

Fadhlullah menegaskan kesiapan Pemerintah Aceh untuk menyukseskan peringatan Hari HAM Sedunia. Ia mengajak semua pihak agar menjadikan momentum ini sebagai sarana memperkuat ingatan kolektif sekaligus menjaga perdamaian.

Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, menjelaskan alasan pemilihan Aceh sebagai tuan rumah. Menurutnya, Aceh memiliki catatan penting dalam sejarah konflik dan perdamaian, apalagi peringatan tahun ini bertepatan dengan 20 tahun penandatanganan MoU Helsinki.

“Kami ingin menjadikan Aceh sebagai contoh praktik baik penyelesaian konflik bagi bangsa Indonesia dan dunia. Kegiatan akan berupa seminar, agenda budaya lokal, serta kunjungan ke situs bersejarah, meski terbatas di Banda Aceh,” ujar Atnike.

Ia menambahkan, acara ini akan melibatkan Pemerintah Aceh, Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), universitas, serta kelompok masyarakat sipil. “Harapan kami juga, acara ini bisa dibuka langsung oleh Presiden,” katanya.

Pertemuan itu turut dihadiri Kepala BRA Jamaluddin, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Mahdi Efendi, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat, serta jajaran Komnas HAM. [*]