Sekda Aceh Buka Rapat Kerja DWP 2025, Dorong Kolaborasi dan Program Selaras dengan Pemerintah

Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, memberi sambutan sekaligus membuka secara resmi Rapat Kerja Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh Tahun 2025 yang digelar di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (10/9/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh).

Sekda Aceh buka Raker DWP 2025, dorong program kolaboratif selaras pemerintah. DWP ditegaskan jadi motor perubahan, bukan sekadar simbol.

koranaceh.net – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, membuka Rapat Kerja Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh Tahun 2025 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu, 10 September 2025.

Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus DWP Aceh, TP-PKK, serta perwakilan organisasi perempuan dari kabupaten/kota se-Aceh.

Dalam sambutannya, M. Nasir mengapresiasi penyelenggaraan rapat kerja tersebut. Ia menekankan pentingnya merumuskan program kerja yang selaras dengan fokus Pemerintah Aceh, agar setiap kegiatan DWP mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

“Program kerja yang akan direkomendasikan harus didiskusikan sedetail mungkin agar selaras dengan fokus pemerintah daerah sehingga dapat langsung menjawab kebutuhan masyarakat saat ini,” ujarnya.

Rapat kerja mengangkat tema “Penguatan Peran Ketua dan Anggota DWP SKPA dan Kabupaten/Kota Melalui Program Kerja yang Kolaboratif.” Menurut M. Nasir, tema ini relevan dengan tantangan saat ini, di mana kolaborasi menjadi kunci agar DWP semakin berkembang.

Ia juga mendorong penguatan kompetensi, karakter, serta jejaring pengurus untuk memperluas peran dan dampak organisasi.

Sementara itu, Ketua DWP Aceh, Malahayati M. Nasir, menegaskan pentingnya peran DWP sebagai wadah partisipasi sekaligus penghubung aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

“Organisasi masyarakat, salah satunya DWP ini, mempunyai posisi yang sangat strategis. Selain sebagai wadah partisipasi, DWP juga sekaligus menjadi penghubung antara aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah,” katanya.

Malahayati berpesan agar para ketua DWP kabupaten/kota yang baru dikukuhkan mampu menjalankan amanah dengan profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Ia menekankan agar DWP tidak berhenti sebagai organisasi simbolis, melainkan menjadi motor penggerak perubahan nyata untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang maju dan sejahtera.

Rapat kerja ini diharapkan menghasilkan rekomendasi program yang lebih kolaboratif dan berdampak langsung bagi masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan Pemerintah Aceh. [*]