Aceh Harus Lockdown Seperti Papua, Jangan Politisir Covid-19

Banda Aceh – Koalisi Masyarakat Aceh Bersatu (KMAB) melalui ketuanya Fahmi Nuzula berharap wabah Covid-19 (virus corona) jangan dipolitisir, Aceh harus tetap waspada melakukan antisipasi dini, ia mengusulkan agar Propinsi Aceh segera Lockdown seperti Papua, Jumat (27/3/2020).

KMAB juga mengharapkan gerak cepat eksekutif Aceh dalam hal Lockdown total sebagaimana yang telah diambil Pemerintah Propinsi Papua.

Menanggapi adanya informasi yang tersiar bahwa semua anggota DPRA Aceh berstatus ODP covid-19, KMAB melalui Fahmi menyampaikan agar situasi dan perkara tersebut sebaiknya jangan ada keinginan pihak manapun untuk menyembunyikan dan mempolitisir kebenaran yang sesungguhnya.

“Kita ingin tak ada upaya apapun untuk mempolitisir situasi di Aceh menyangkut keberadaan di DPRA terkait benar tidaknya info bahwa anggota DPRA semuanya ODP covid-19, perlu ada ketegasan kepada masyarakat, terkait isu itu kita harap jangan ada pula upaya melindungi pihak tertentu dalam situasi genting begini,” ujar Fahmi.

“Sebagaimana kabar pihak DPRA akan mengadakan Sidang Paripurna yang di dalamnya kemungkinan akan ada pembahasan beberapa poin yang meresahkan dunia Tender Aceh selama Ini, seperti Persoalan onkologi RSUZA,

Percairan Kredit Bank Aceh Syariat juga ada perkara-perkara yang mutlak yang harus ada jawaban dari pihak-pihak tertentu, bukan tidak mungkin ini sudah masuk dalam ranah politik,” ungkapnya.

Fahmi menjelaskan selama ini situasi Aceh cukup parah akibat adanya perkara-perkara yang tidak jelas, maka harapannya pihak legislatif  agar lebih jeli dalam menyikapi setiap isu yang berkembang bahkan isu yang sengaja dikembangkan,

Pihak DPRA harus lebih kerja Ekstra mengawasi kerja eksekutif Aceh yang selama ini menurut Fahmi cukup memprihatinkan.

“Dewan terhormat yang telah rakyat Aceh percayakan agar betul-betul memanfaatkan kepercayaan ini sebagai sebagai sebuah wujud pemenuhan janji yang harus dituntaskan,” tegasnya.

Bila memang semua anggota DPRA ODP covid-19 harus dipertegas langkah kinerja DPRA ke depan terkait bagaimana isu ini tidak terus berkembang dengan sendirinya yang tidak jelas kebenarannya.

“Kita khawatir soal anggota DPRA semuanya berstatus ODP covid-19 jika tak diungkap kebenarannya maka ujung-ujungnya hanya sebagai isu demi melindungi perkara besar yang belum diperjelas kepada masyarakat,”lanjutnya.

Harapannya pihak pemerintah secepat mungkin mengambil langkah kongkrit guna mengantisipasi  jalur masuk rantai wabah covid-19 seperti memperketat perbatasan darat dan jalur udara.