DPRA Bentuk Pansus LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2019

Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membentuk panitia khusus (Pansus) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh tahun anggaran 2019. Pansus tersebut ditetapkan dalam rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Selasa (23/6/2020).

Sidang paripurna tersebut dihadiri seluruh wakil pimpinan dan anggota DPRA, dan perwakilan unsur Forkopimda. Sementara eksekutif, diwakili oleh Sekda Aceh bersama beberapa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemerintah Aceh.

Usai sidang paripurna, Dahlan Jamaluddin kepada wartawan mengatakan, pembentukan Pansus dimaksudkan untuk melakukan crosscheck terhadap kesesuaian antara LKPJ yang telah disampaikan beberapa waktu lalu dengan fakta lapangan.

Jamaluddin melanjutkan, Pansus yang dibentuk akan meninjau kesesuain target pembangunan sebagaimana tercantun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Strategis (Renstra). Sehingga DPRA dapat memberikan masukan terhadap Kinerja Pemerintah Aceh selama tahun 2019, dan perbaikan pada pelaksanaan anggaran tahun 2020.

Senada dengan itu, Fuadri, S,Si., M.Si sebagai salah satu anggota Pansus LKPJ menambahkan, Pansus akan mengukur kinerja pemerintah baik dalam urusan umum, wajib, pilihan serta urusan penunjang. Tentunya untuk melihat kesesuaian antara apa yang disampaikan dalam LKPJ dengan realisasi dilapangan.

“Misalnya terkait dengan pelaksanaan anggaran, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Baik itu anggaran yang bersifat langsung kepublik, seperti anggaran pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Maupun anggaran belanja langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah,” ujarnya.

Fuadri melanjutkan, melalui Pansus LKPJ ini, DPRA juaga akan melihat kesesuaian tatanan pembangunan yang dihadapi Aceh. Apakah porsi perhatian yang diberikan Pemerintah Aceh sepanjang tahun 2019 sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Begitupun kesesuaian dengan target yang sudah diberikan di dalam dokumen RPJM Aceh 2017-2022.

“Hasil kerja Pansus ini nantinya akan menjadi rekomendasi DPRA untuk perbaikan kinerja eksekutif, sehingga apa yang sudah direncanakan. Baik rencana kerja jangka pendek, maupun menengah sesuai dengan visi misi Irwandi-Nova ketika mereka terpilih. Karena ketentuan mengamanatkan demikian untuk perbaikan kinerja,” jelasnya.

Selain pembentukan Pansus LKPJ Gubernur Aceh, dalam rapat paripurna tersebut DPRA juga membentuk dua Pansus lainnya terkait Rancangan Qanun Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR),  dan Rencana Pembangunan Industri Aceh (PIA).