Pj Gubernur Aceh Pimpin Rapat Penurunan Stunting Lintas Instansi

Pj Gubernur Aceh Safrizal bersama Plt Sekda Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si, dan Ketua TP PKK Aceh, Hj. Safriati, S.Si, M.Si, menghadiri rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting di Ruang Rapat Podda 1, Lantai 3, Kantor Gubernur Aceh.

Banda Aceh - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, memimpin rapat koordinasi lintas instansi untuk penanganan stunting di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (26/11/2024). Rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan dari tingkat provinsi hingga institusi akademik dan organisasi internasional.

Peserta rapat meliputi Kepala BKKBN Aceh, Ketua PKK Aceh, Sekda Aceh, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (USK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Bappeda Aceh, Kepala DPMG Aceh, Kepala Biro Adpim Setda Aceh, perwakilan Fakultas Kedokteran Universitas Abulyatama, unsur Poltekkes Aceh, perwakilan Unicef, dan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI).

Data Akurat Jadi Kunci

Pj Gubernur Safrizal menegaskan pentingnya penggunaan data yang akurat dalam penanganan stunting. Ia meminta SSGI dan BKKBN menyediakan data lengkap tentang keluarga berisiko stunting di Aceh, termasuk nama dan alamat.

“Data by name by address berikan pada kami, agar penanganan dan intervensi stunting tepat sasaran,” tegas Safrizal.

Menurut data tahun 2024, terdapat 197.782 keluarga di Aceh dengan risiko melahirkan anak stunting. Kelompok ini mencakup pasangan usia subur, ibu hamil, keluarga dengan anak usia 0–23 bulan, dan keluarga dengan anak usia 24–59 bulan.

Safrizal juga menginstruksikan agar data tersebut diorganisasi berdasarkan kabupaten, kecamatan, hingga desa. Data ini akan diserahkan kepada bupati, wali kota, dan pemangku kebijakan di tingkat desa untuk mempercepat intervensi.

“Dengan adanya data lengkap by name by address, kita dapat memberikan program intervensi ke tempat yang terbanyak terdapat keluarga berisiko stunting. Dengan begini, akan lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Konsolidasi Anggaran Stunting

Selain menyoroti pentingnya data, Safrizal juga meminta konsolidasi anggaran penanganan stunting dari berbagai sumber, termasuk anggaran pusat, pemerintah Aceh, hingga dana desa. Hal ini untuk memastikan program kerja berjalan secara sinergis tanpa tumpang tindih.

“Nanti akan kita buka anggaran penanganan stunting pada setiap instansi dan kita konsolidasikan untuk berbagai peran siapa mengerjakan apa,” tutup Safrizal.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam menurunkan angka stunting secara efektif dengan pendekatan berbasis data dan kerja sama lintas instansi.