Mualem Prioritaskan Evaluasi Izin Tambang untuk Tingkatkan Kesejahteraan dan Lapangan Kerja di Aceh

 

Muzakir Manaf saat menyampaikan pidato pada malam penutupan Musyawarah Besar (Mubes) Partai Aceh ke-3, Banda Aceh, Minggu (26/2/2023).

Muzakir Manaf berencana akan mengevaluasi izin tambang untuk meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Banda Aceh – Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf (Mualem), berkomitmen untuk menjadikan sumber daya alam Aceh sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

Pada peringatan Milad ke-48 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Banda Aceh, Rabu (4/12/2024), Mualem menyampaikan rencana evaluasi izin tambang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru.

Aceh memiliki potensi sumber daya alam melimpah, seperti migas dan mineral. Namun, Mualem menilai pengelolaannya selama ini belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

"Evaluasi izin tambang bertujuan memastikan hasilnya benar-benar dirasakan oleh rakyat Aceh," tegas Mualem.

Ia juga menyatakan bahwa pengelolaan tambang harus berbasis pada usaha rakyat. Artinya, keuntungan dari aktivitas pertambangan perlu disalurkan langsung kepada masyarakat lokal.

Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, terutama di kalangan pemuda, menjadi tantangan serius di Aceh.

Rencana pengelolaan tambang berbasis masyarakat ini diharapkan tidak hanya membuka lebih banyak lapangan kerja tetapi juga memberikan keterampilan dan pengetahuan baru kepada masyarakat lokal.

“Proyek tambang yang melibatkan masyarakat dapat menciptakan kemandirian ekonomi sekaligus meminimalkan potensi konflik akibat ketimpangan,” tambahnya.

Kerja Sama dan Transparansi

Mualem juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk memastikan keberhasilan program ini.

Pemerintah akan membuka dialog dengan masyarakat serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan izin tambang.

“Masyarakat harus memahami manfaat yang mereka terima dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya,” jelasnya.

Menurut Mualem, pengelolaan sumber daya alam harus berasaskan keadilan dan keberlanjutan untuk memastikan kemakmuran jangka panjang bagi masyarakat Aceh.

Dengan pendekatan ini, ia optimistis Aceh mampu menjadi contoh daerah yang berhasil memanfaatkan potensi alamnya untuk kesejahteraan rakyat.