Wagub Aceh Tegaskan Pentingnya Validasi Data dalam Implementasi Satu Data Aceh

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., di dampingi Sekretaris Daerah Aceh, para Asisten Sekda Aceh dan instansi terkait lakukan pertemuan bersama tim SKALA terkait satu data Aceh di ruang Rapat Sekda Aceh, Selasa (25/2/2025). (Foto: Humas Pemprov Aceh).

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menekankan pentingnya validasi data dalam kebijakan Satu Data Aceh guna memastikan efektivitas program pembangunan dan layanan publik.

Banda Aceh – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), menegaskan pentingnya validasi dan konsistensi data dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Selasa, 25 Februari 2025.

Baca Juga:
Stok Sembako Jelang Ramadan di Aceh Aman, Pemerintah Gelar Pasar Murah

Fokus utama dalam pertemuan ini adalah penguatan tata kelola data melalui kebijakan Satu Data Aceh, yang merupakan bagian dari kebijakan nasional Satu Data Indonesia.

Program ini bertujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Wagub menekankan bahwa validitas data menjadi faktor krusial dalam memastikan program-program pemerintah berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

"Kita harus memastikan bahwa permasalahan terkait Satu Data Aceh ini benar-benar tertangani dengan baik. Kita berdiskusi untuk mencapai satu kesimpulan yang jelas soal data," ujarnya.

Baca Juga:
Wagub Aceh Minta ASN Pastikan Harga Pangan Stabil Jelang Ramadhan

Ia menjelaskan berbagai program strategis seperti bantuan sosial, distribusi BBM subsidi, kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga penyaluran gas LPG 3 kg sangat bergantung pada data yang akurat.

Jika data yang digunakan tidak valid, tuturnya Fadhlullah, maka program yang dirancang pemerintah berisiko tidak tepat sasaran dan gagal menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

"Contohnya, data rumah layak huni dan tidak layak huni, kepesertaan BPJS Kesehatan, distribusi gas LPG 3 kg, bantuan sosial, hingga BBM subsidi—semuanya membutuhkan data yang valid dan terkontrol dengan baik," kata Wagub.

Fadhlullah pun meminta seluruh pihak terkait untuk bergerak cepat dalam memverifikasi dan memvalidasi data agar informasi yang digunakan benar-benar akurat. "Kita harus memastikan bahwa data di Aceh benar-benar valid. Ini wajib dibereskan," tegasnya.

Baca Juga:
Wagub Aceh Ajak Mahasiswa Berperan dalam Pengelolaan SDA, Simposium Bahas Temuan Cadangan Gas Besar

Ia juga menginstruksikan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Aceh untuk memainkan peran lebih aktif dalam mengelola dan menyelenggarakan sistem Satu Data Aceh.

Dengan begitu, kebijakan ini bisa diterapkan secara optimal dan mendukung transparansi informasi bagi masyarakat.

"Diskominsa harus memaksimalkan perannya sebagai pusat informasi pemerintah Aceh, memastikan data yang tersedia dapat diakses dengan mudah, serta menyebarkan informasi kepada masyarakat secara transparan," ujarnya.

Pertemuan ini turut dihadiri Plt. Sekda Aceh Al Hudri, para asisten sekda, Kepala Diskominsa Aceh, sejumlah kepala SKPA terkait, serta tim SKALA Aceh.[]