Komisi XII DPR RI Kunjungi BPMA, Bahas Optimalisasi Hulu Migas di Aceh

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan Kepala BPMA Nasri Djalal dalam pertemuan yang membahas pengelolaan hulu minyak dan gas (Migas) di Aceh, di Kantor BPMA, Banda Aceh, pada Kamis (11/9/2025). (Foto: HO-Humas BPMA).

Komisi XII DPR RI kunjungi BPMA bahas optimalisasi hulu migas Aceh, dukung pembangunan kantor permanen, dan dorong percepatan eksploitasi cadangan.

koranaceh.net — Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Kamis, 11 September 2025. Pertemuan tersebut membahas isu strategis pengelolaan hulu minyak dan gas (migas) di Aceh, termasuk dukungan yang diperlukan untuk memperkuat peran BPMA.

Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XII DPR RI bersama anggota rombongan, dengan didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah TM Daud, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto, serta perwakilan instansi terkait dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seperti Medco E&P Malaka, PT Pema Global Energi, Triangle Pase Inc, dan Conrad.

Kepala BPMA, Nasri Djalal, dalam paparannya menekankan landasan historis berdirinya BPMA yang bersumber dari Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Ia menjelaskan, BPMA berperan strategis dalam mengawal pengelolaan sektor hulu migas Aceh.

Nasri juga memaparkan capaian kinerja, termasuk tingkat produksi migas yang melampaui target dan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 69 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Namun, ia mengungkapkan kendala utama, yakni kantor BPMA yang masih menempati gedung pinjam pakai dari Pemerintah Aceh.

“Harapan kami, dapat dibantu untuk membangun gedung permanen untuk operasional BPMA, yang ke depan bisa digabungkan dengan kantor KKKS di Wilayah Kerja Aceh,” kata Nasri.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan status Aceh sebagai daerah dengan kewenangan khusus dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia juga mengapresiasi kontribusi KKKS yang telah berinvestasi di Aceh, termasuk pembangunan rumah sakit oleh Medco.

“Teruslah berbuat baik untuk masyarakat Aceh. Kita punya sejarah panjang konflik, tetapi sekarang yang kita butuhkan adalah kesejahteraan. Aceh harus sejahtera,” tegas Fadhlullah.

Ia juga menyoroti penemuan cadangan gas besar di Blok Andaman, serta berharap agar putra-putri Aceh diberi kesempatan terlibat dalam investasi yang dilakukan oleh Mubadala. Selain itu, ia meminta dukungan DPR RI untuk mengatasi persoalan kelangkaan BBM subsidi di Aceh.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan dukungan pembangunan kantor permanen BPMA. “Wajar untuk mendapatkan kantor yang bagus, karena kantor sekarang belum memadai,” ujarnya.

Ia menambahkan, kunjungan ini bertujuan meninjau langsung persoalan di lapangan agar dapat dicarikan solusi di tingkat DPR. Komisi XII, lanjutnya, juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah melalui BUMD dalam pengelolaan hulu migas.

Selain itu, politikus asal partai Golkar ini juga menekankan pentingnya aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) serta multiplier effect bagi masyarakat. Ia juga meminta KKKS yang telah menemukan cadangan untuk segera melanjutkan ke tahap eksploitasi.

“Indonesia menargetkan produksi migas 1 juta barel per hari. Kami berharap KKKS di bawah BPMA mempercepat kerja agar eksploitasi segera berjalan,” pungkasnya. [*]