Pemerintah Aceh Minta Dukungan Presiden untuk Optimalkan KEK Arun Lhokseumawe

Banda Aceh - Pemerintah Aceh meminta dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. 

Salah satu langkah mendesak adalah pengalihan atau skema kerja sama pemanfaatan lahan eks-PT Arun NGL seluas ±1.689,80 hektar yang saat ini dikelola Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Direktur Umum dan Keuangan PT Pembangunan Aceh, Muhammad Nur, kepada koranaceh.net, Sabtu 6 September 2025, menyatakan tanpa kepastian akses atas aset inti, mustahil investasi besar masuk ke KEK Arun. 

“Pemerintah Aceh berharap Presiden dapat memberikan mandat, baik melalui hibah aset maupun skema kerja sama jangka panjang,” ujarnya.

KEK Arun yang ditetapkan melalui PP No. 5/2017 memiliki posisi strategis di jalur internasional Selat Malaka dan berpotensi menjadi pusat industri energi serta logistik. Namun, sejak diresmikan, kawasan ini belum berkembang optimal.

Pemerintah Aceh menegaskan, pengalihan aset akan menciptakan kepastian hukum bagi investor, mencegah depresiasi fasilitas terbengkalai, serta membawa manfaat besar, antara lain:

1. Mendorong investasi energi dan logistik,

2. Menyerap ribuan tenaga kerja lokal,

3. Memperkuat posisi Indonesia di jalur pelayaran internasional,

4. Meningkatkan PAD Aceh.

Aceh juga berharap KEK Arun ditetapkan sebagai proyek strategis nasional dengan perlakuan khusus sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca-konflik.

“Kami menunggu arahan dan dukungan politis dari Presiden agar aset eks-Arun dapat dimanfaatkan secara optimal demi kemajuan Aceh dan kontribusi nyata bagi Indonesia,” tutup Muhammad Nur.[]