Pemerintah Siapkan Satu Data Tunggal untuk Hindari Tumpang Tindih Penyaluran Bansos

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko saat memimpin rapat koordinasi dengan BPJS Kesehatan membahas penyelarasan data kemiskinan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta. (Foto: Ist).

Pemerintah tengah menyusun Satu Data Tunggal untuk memastikan penyaluran bansos dan subsidi lebih tepat sasaran, menghindari tumpang tindih, dan meminimalisasi ketidakadilan dalam distribusi bantuan.

Jakarta – Pemerintah sedang menyusun Satu Data Tunggal untuk mendata masyarakat kategori miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin. Data ini dijadwalkan selesai bulan ini dan tengah diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menjelaskan bahwa Satu Data Tunggal ini akan menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi tumpang tindih bantuan maupun penyaluran yang salah sasaran.

"Saat ini, ada 154 program pengentasan kemiskinan di 27 kementerian dan lembaga. Dengan data terpadu, kami bisa memastikan tidak ada lagi satu orang menerima banyak bantuan, sementara yang lain tidak mendapat apa-apa," kata Budiman dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Data tersebut dihimpun dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menciptakan sistem yang lebih efisien. Budiman menegaskan, "Ini harus di data semua. Jangan sampai ada yang satu orang menerima banyak hal. Ada juga kasus-kasus yang seperti itu, kan. Kita harus meminimalisir seperti itu."

Jika data ini rampung, seluruh kementerian yang memberikan bantuan sosial maupun program pemberdayaan akan mengacu pada Satu Data Tunggal tersebut. Budiman juga menyoroti kasus-kasus penyaluran yang selama ini tumpang tindih akibat kurangnya data yang terpadu.

Selain itu, pemerintah berencana mengintegrasikan data subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan Satu Data Tunggal. Untuk itu, Budiman akan mengadakan pertemuan khusus dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, guna membahas data penerima subsidi BBM.

"Nanti kita akan ada tersendiri dengan Pak Bahlil. Ada (pertemuan), pasti ada," ujarnya.

Namun, Budiman mengakui masih ada sejumlah kebijakan yang perlu didiskusikan lebih lanjut, termasuk rencana Kementerian ESDM yang tidak memasukkan ojek online ke dalam kategori penerima subsidi BBM. Ia menyebut keputusan tersebut masih menunggu data lebih lengkap untuk memastikan kebijakan yang tepat.

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh Leontura. Diberdayakan oleh Blogger.