 |
Ilustrasi sidang Mahkamah Konstitusi. (Foto: mkri.id). |
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang terkait sengketa hasil Pilkada Aceh
Timur 2024. Paslon 01 melalui kuasa hukumnya menuding adanya pelanggaran TSM yang merugikan mereka.
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pemeriksaan
Pendahuluan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh
Timur Tahun 2024 (PHPU Bup Aceh Timur) pada Kamis, 9 Januari 2025, di Ruang
Sidang Panel 3.
Sidang tersebut memeriksa permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor
urut 1, Sulaiman-Abdul Hamid, terkait adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada proses pemungutan suara.
Dalam perkara bernomor registrasi 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 itu, Sulaiman-Abdul
Hamid, lewat kuasa hukumnya menyoroti keterlibatan sejumlah pejabat daerah,
termasuk kepala desa dan aparatur desa di Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh
Timur. Tindakan tersebut, bebernya, secara signifikan memengaruhi hasil
pemilihan serta merugikan perolehan suara mereka.
Baca Juga:
- 16 Permohonan PHP-Kada 2024 Diajukan Masyarakat, Fenomena Baru?
- Pelantikan Mualem-Dek Fahd Sebagai Dilema Hukum dan Politik di Aceh
“Para pejabat tersebut diduga secara aktif mengarahkan warga untuk memilih
Pihak Terkait [Iskandar Usman Al-Farlaky dan Zainal Abidin] yang akhirnya
memperoleh suara dalam jumlah besar di berbagai TPS,” tulis MK dalam laman
resmi yang dikutip pada Kamis, 9 Januari 2025.
 |
Kamaruddin (kanan) selaku kuasa hukum Sulaiman-Abdul Hamid pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Aceh Timur, Kamis (9/1/2025) di Ruang Sidang Panel 3 MK. (Foto: mkri.id/Bayu). |
Syakwasangka tersebut didasarkan pada sejumlah bukti yang telah mereka
kumpulkan. Bukti yang dilampirkan dan dalil pelanggaran itu disampaikan
Kamaruddin, kuasa hukum pasangan calon Sulaiman-Abdul Hamid, dihadapan majelis
hakim.
Baca Juga
- Putusan MK Hapus Presidential Threshold Disambut Positif, Buka Ruang Demokrasi Lebih Luas
- Mahfud MD: Netralitas Aparat Lebih Penting Dibanding Pilkada Dipilih DPRD
Kamaruddin dalam pemaparannya menyoroti deklarasi yang dilakukan oleh forum
kepala desa di Kecamatan Madat. Saat itu, tuturnya, mereka mendeklarasikan
dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3, Iskandar Usman
Al-Farlaky-Zainal Abidin. “Ini juga kemudian berimplikasi pada 17 desa.
Dukungan tersebut dihadiri 17 desa dan berpengaruh terhadap perolehan suara,”
sebutnya.
Selain itu, pihaknya juga dengan tegas menolak hasil rekapitulasi suara yang
ditetapkan dan diumumkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur dalam
Keputusan Nomor 82 Tahun 2024 pada 3 Desember 2024 lalu.
Menurut mereka, hasil itu tidak mencerminkan suara rakyat. Mereka juga meminta
MK untuk membatalkan hasil rekapitulasi suara serta menggelar pemungutan suara
ulang di Aceh Timur.
Siap Beri Keterangan & Bantah Tudingan
Di tempat lain, Iskandar Usman Al-Farlaky dan Zainal Abidin―pemenang dalam
Pilkada Aceh Timur 2024―menyatakan bersedia memberikan keterangan. Mereka pun
siap membantah seluruh dalil pelanggaran yang diajukan oleh pihak
Sulaiman-Abdul Hamid.
 |
Iskandar Usman Al-Farlaky. (Foto: Dok. Koran Aceh). |
“Kami sudah mengikuti sidang pendahuluan di MK dan mendengarkan seluruh dalil
Pemohon [Sulaiman-Abdul Hamid]. Semua dokumen dan barang bukti telah kami
siapkan untuk diserahkan kepada majelis hakim,” ujar Iskandar usai bertemu
Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf (Mualem) di Jakarta pada Minggu, 12
Januari 2025.
Baca Juga
- 115 Gugatan Pilkada 2024 Diterima MK, Aceh Catat 6 Perkara PHPKADA
- Bustami-Fadhil Tegaskan Tidak Akan Ajukan Gugatan Hasil Pilkada Aceh 2024
Lebih lanjut, Pentolan Partai Aceh ini juga menyinggung beberapa isu yang
menurutnya tidak relevan, misalnya tuduhan pembakaran mobil di Idi Cut yang
turut dimasukkan dalam dalil pelanggaran.
“MK mengadili sengketa hasil, bukan proses. Anehnya, insiden pembakaran mobil
di Idi Cut pun dijadikan bahan tudingan. Di MK, siapa yang mendalilkan harus
membuktikan,” tegasnya dikutip dari serambinews.com.
Sidang lanjutan perkara ini akan dijadwalkan oleh majelis hakim MK, dengan
informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui kuasa hukum masing-masing
pihak.[]
