 |
|
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (kiri) dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Chusaini (kanan), dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Aceh, yang dihadiri Bupati/Walikota se Aceh serta pemangku kepentingan lainnya, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Rabu, (14/5/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh). |
Wagub Aceh tegaskan pentingnya kolaborasi kendalikan inflasi dan percepat
digitalisasi daerah dalam HLM TPID-TP2DD se-Aceh.
koranaceh.net
– Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor
dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi dan
percepatan digitalisasi sistem pendapatan.
Penegasan ini disampaikan dalam arahannya saat membuka
High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta
Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Aceh di ruang
serbaguna Setda Aceh, Rabu, 14 Mei 2025.
Baca Juga :
Aceh Luncurkan Aplikasi SIKULA, Dorong Efisiensi Pengelolaan Tugas
Belajar ASN
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai forum konsolidasi langkah-langkah
kebijakan guna menghadapi tantangan ekonomi daerah. Termasuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong transformasi digital
dalam tata kelola pendapatan.
“Pertemuan ini mencerminkan komitmen dan semangat kolaboratif semua pihak
dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk menghadapi dua isu besar
yang sangat krusial bagi pembangunan daerah kita. Yaitu pengendalian inflasi
dan percepatan digitalisasi pendapatan daerah,” kata Fadhlullah, yang akrab
disapa Dek Fadh.
Menurutnya, inflasi bukan sekadar persoalan angka, melainkan langsung
berdampak pada kesejahteraan kelompok rentan. Karena itu, upaya pengendalian
inflasi harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
“Isu inflasi bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi menyentuh langsung
kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan. Oleh karena itu,
pengendalian inflasi harus menjadi kerja bersama yang terencana,
terkoordinasi, dan berkelanjutan,” ujar Wakil Gubernur.
Ia menjelaskan bahwa empat pilar penting harus dijaga untuk mengendalikan
inflasi, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan
harga, dan komunikasi publik yang efektif.
Wagub Aceh ini juga menyoroti tantangan global yang turut memengaruhi
kondisi lokal seperti perubahan iklim, konflik geopolitik, serta fluktuasi
harga pangan dan energi.
“Alhamdulillah, kerja keras selama ini telah membuahkan hasil positif.
Inflasi di Aceh dapat kita kendalikan dalam rentang target nasional. Namun
kita tidak boleh lengah,” imbuhnya.
Selain pengendalian inflasi, transformasi digital juga menjadi sorotan
penting dalam arahannya. Menurut Wagub, digitalisasi sistem pendapatan
daerah tidak lagi bisa ditunda karena menjadi fondasi bagi tata kelola yang
transparan dan akuntabel.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Melalui
pendekatan digital, kita dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta
membangun tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel,” kata
Fadhlullah.
Ia mengapresiasi daerah-daerah yang telah melakukan inovasi digital seperti
optimalisasi pemanfaatan QRIS, integrasi sistem dengan perbankan, hingga
digitalisasi pajak dan retribusi.
Masih lemahnya kolaborasi antar instansi dan belum optimalnya pemanfaatan
data juga disorotnya.
“Karena itu, saya mendorong para kepala daerah untuk memberikan perhatian
dan dukungan penuh terhadap perangkat daerah yang menangani urusan
pendapatan agar mampu memimpin transformasi digital ini secara menyeluruh,”
tegasnya.
Dalam forum tersebut, Wagub juga menggarisbawahi beberapa agenda penting
yang perlu menjadi fokus ke depan. Di antaranya pembangunan basis data
Neraca Pangan Aceh yang akurat, penguatan program SIGANTANG (Stabilisasi
Harga Melalui Ketahanan Pangan yang Inklusif), serta pemberdayaan BUMD dalam
distribusi pangan antarwilayah.
Baca Juga :
Plt Sekda Aceh Dorong DPRK Aceh Tenggara Perkuat Kemitraan Demi Tekan
Kemiskinan dan Stunting
Tak kalah penting, ia mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran
daerah yang ditopang oleh infrastruktur teknologi informasi yang handal dan
aman.
Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi
perhatian dalam upaya menjawab tantangan tata kelola keuangan yang lebih
efisien dan berkelanjutan.
“Terakhir, mari bersama kita meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM di
OPD urusan pendapatan agar lebih inovatif dan berorientasi pada pertumbuhan
yang berkelanjutan, tanpa memberatkan masyarakat,” kata Dek Fadh menutup
arahannya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus
Chusaini, dalam sambutannya menjelaskan bahwa TPID merupakan instrumen
penting untuk menjaga kestabilan harga, terutama bahan pokok, di
daerah.
Ia juga menekankan bahwa digitalisasi memiliki peran besar sebagai katalis
pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pertemuan tersebut sangat penting dalam
memperkuat koordinasi dan kolaborasi para pemangku kebijakan daerah.
“Digitalisasi berperan sebagai katalisator peningkatan pertumbuhan ekonomi
Aceh, karena itu penting koordinasi dan kolaborasi para pemangku kebijakan
di Bumi Serambi Mekah,” ujar Agus.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah Aceh M. Natsir,
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Zulkifli, serta para kepala
TPID dan TP2DD dari seluruh kabupaten/kota di Aceh. Pertemuan ini
berlangsung dalam format hibrida, memadukan kehadiran fisik dan
daring.
Dengan semangat kolaborasi dan arah kebijakan yang tegas, pertemuan ini
diharapkan dapat melahirkan komitmen bersama dalam menjaga ketahanan ekonomi
daerah serta mendorong digitalisasi pemerintahan yang lebih efisien dan
transparan. [*]
