TPID dan TP2DD Gelar HLM, Wagub Aceh Tegaskan Komitmen Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Daerah

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (kiri) dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Chusaini (kanan), dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Aceh, yang dihadiri Bupati/Walikota se Aceh serta pemangku kepentingan lainnya, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Rabu, (14/5/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh).

Wagub Aceh tegaskan pentingnya kolaborasi kendalikan inflasi dan percepat digitalisasi daerah dalam HLM TPID-TP2DD se-Aceh.

koranaceh.net – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi sistem pendapatan.

Penegasan ini disampaikan dalam arahannya saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Aceh di ruang serbaguna Setda Aceh, Rabu, 14 Mei 2025.

Baca Juga :
Aceh Luncurkan Aplikasi SIKULA, Dorong Efisiensi Pengelolaan Tugas Belajar ASN

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai forum konsolidasi langkah-langkah kebijakan guna menghadapi tantangan ekonomi daerah. Termasuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong transformasi digital dalam tata kelola pendapatan.

“Pertemuan ini mencerminkan komitmen dan semangat kolaboratif semua pihak dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk menghadapi dua isu besar yang sangat krusial bagi pembangunan daerah kita. Yaitu pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi pendapatan daerah,” kata Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh.

Menurutnya, inflasi bukan sekadar persoalan angka, melainkan langsung berdampak pada kesejahteraan kelompok rentan. Karena itu, upaya pengendalian inflasi harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

“Isu inflasi bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi harus menjadi kerja bersama yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan,” ujar Wakil Gubernur.

Ia menjelaskan bahwa empat pilar penting harus dijaga untuk mengendalikan inflasi, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi publik yang efektif.

Wagub Aceh ini juga menyoroti tantangan global yang turut memengaruhi kondisi lokal seperti perubahan iklim, konflik geopolitik, serta fluktuasi harga pangan dan energi.

“Alhamdulillah, kerja keras selama ini telah membuahkan hasil positif. Inflasi di Aceh dapat kita kendalikan dalam rentang target nasional. Namun kita tidak boleh lengah,” imbuhnya.

Selain pengendalian inflasi, transformasi digital juga menjadi sorotan penting dalam arahannya. Menurut Wagub, digitalisasi sistem pendapatan daerah tidak lagi bisa ditunda karena menjadi fondasi bagi tata kelola yang transparan dan akuntabel.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Melalui pendekatan digital, kita dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta membangun tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel,” kata Fadhlullah.

Ia mengapresiasi daerah-daerah yang telah melakukan inovasi digital seperti optimalisasi pemanfaatan QRIS, integrasi sistem dengan perbankan, hingga digitalisasi pajak dan retribusi.

Masih lemahnya kolaborasi antar instansi dan belum optimalnya pemanfaatan data juga disorotnya.

“Karena itu, saya mendorong para kepala daerah untuk memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap perangkat daerah yang menangani urusan pendapatan agar mampu memimpin transformasi digital ini secara menyeluruh,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Wagub juga menggarisbawahi beberapa agenda penting yang perlu menjadi fokus ke depan. Di antaranya pembangunan basis data Neraca Pangan Aceh yang akurat, penguatan program SIGANTANG (Stabilisasi Harga Melalui Ketahanan Pangan yang Inklusif), serta pemberdayaan BUMD dalam distribusi pangan antarwilayah.

Baca Juga :
Plt Sekda Aceh Dorong DPRK Aceh Tenggara Perkuat Kemitraan Demi Tekan Kemiskinan dan Stunting

Tak kalah penting, ia mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah yang ditopang oleh infrastruktur teknologi informasi yang handal dan aman.

Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian dalam upaya menjawab tantangan tata kelola keuangan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Terakhir, mari bersama kita meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM di OPD urusan pendapatan agar lebih inovatif dan berorientasi pada pertumbuhan yang berkelanjutan, tanpa memberatkan masyarakat,” kata Dek Fadh menutup arahannya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, dalam sambutannya menjelaskan bahwa TPID merupakan instrumen penting untuk menjaga kestabilan harga, terutama bahan pokok, di daerah.

Ia juga menekankan bahwa digitalisasi memiliki peran besar sebagai katalis pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pertemuan tersebut sangat penting dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi para pemangku kebijakan daerah.

“Digitalisasi berperan sebagai katalisator peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh, karena itu penting koordinasi dan kolaborasi para pemangku kebijakan di Bumi Serambi Mekah,” ujar Agus.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah Aceh M. Natsir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Zulkifli, serta para kepala TPID dan TP2DD dari seluruh kabupaten/kota di Aceh. Pertemuan ini berlangsung dalam format hibrida, memadukan kehadiran fisik dan daring.

Dengan semangat kolaborasi dan arah kebijakan yang tegas, pertemuan ini diharapkan dapat melahirkan komitmen bersama dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah serta mendorong digitalisasi pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. [*]