Wagub Aceh Janjikan Proses Tuntutan Nakes RSUDZA Sesuai Regulasi

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., menerima seratusan ASN Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) yang menggelar aksi menuntut agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga dibayar selain mendapat Remunerasi, di Loby Kantor Gubernur Aceh, Jumat (18/7/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh).

Wagub Aceh tanggapi aksi nakes RSUDZA, janji tuntutan TPP dan jasa medis akan diproses sesuai aturan. Dana tersedia, tapi terkendala regulasi lama.

koranaceh.net – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E., merespons langsung aksi unjuk rasa yang digelar oleh ratusan tenaga kesehatan (nakes) RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) di lobi utama Kantor Gubernur Aceh, Jumat, 18 Juli 2025. Para nakes menuntut pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan jasa medis atau remunerasi yang belum dibayarkan.

Dalam dialog terbuka, Fadhlullah menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh memahami tuntutan tersebut, namun pelaksanaannya terkendala aturan yang telah ditetapkan sebelum masa kepemimpinan saat ini.

Baca Juga :
Pemprov Aceh Peringati Hari Koperasi Nasional ke-78, 6.497 Kopdes Dibentuk

“Dananya sudah standby, yang menjadi masalah adalah regulasi atau aturan. Aturan ini sudah keluar sejak lama, bahkan sebelum kami menjabat. Dalam aturan itu, harus memilih salah satu di antara keduanya, yaitu antara TPP atau remunisasi,” kata Fadhlullah di hadapan peserta aksi.

Wagub hadir bersama sejumlah pejabat terkait, termasuk Direktur Utama RSUDZA, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Biro Pembangunan, dan perwakilan Bappeda Aceh. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memenuhi hak-hak tenaga kesehatan, namun tetap mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

Baca Juga :
Gubernur Ajak Syarikat Islam Aceh Perkuat Peran Moral dan Intelektual

“Kami sepakat dengan Bapak dan Ibu semua. Kami akan memberikan apa yang menjadi tuntutan Bapak dan Ibu hari ini, namun semuanya perlu prosedur. Akan kami usahakan semuanya berjalan secepat dan sebaik mungkin,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh tenaga kesehatan untuk menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah, serta tetap mengedepankan pelayanan publik di bidang kesehatan.

“Peran tenaga kesehatan sangat vital. Kami tidak menutup mata terhadap keluhan ini. Namun kita semua perlu bersabar karena proses ini harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tutup Fadhlullah. [*]