Sri Mulyani Sebut Rp1.333 Triliun APBN Tahun Ini Dinikmati Langsung Masyarakat Bawah

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, saat memaparkan rilis insight dalam perhelatan Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam rangka Refleksi Kemerdekaan RI ke-80 di Jakarta, Rabu (13/8/2025). (Foto: Tangkapan layar yt @KanalBankIndonesia).

Sri Mulyani ungkap Rp1.333 triliun APBN 2025 dinikmati masyarakat bawah lewat program bansos, subsidi, dan dukungan UMKM.

koranaceh.net – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) senilai Rp1.333 triliun telah langsung dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah sepanjang tahun ini.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam rangka Refleksi Kemerdekaan RI ke-80 di Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.

Menurut Sri Mulyani, alokasi tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui berbagai program perlindungan sosial, seperti subsidi, kompensasi, dan bantuan sosial (bansos).

“Kalau kita bicara keadilan, bagaimana yang lemah kita bantu. Dalam Islam disebut zakat, wakaf, yang pada dasarnya mereka yang mampu—di setiap rezeki dan harta yang didapatkan, ada hak orang lain,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program yang didanai antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga tidak mampu, tambahan sembako untuk 18 juta keluarga, serta dukungan akses modal bagi UMKM yang belum mampu dengan skema subsidi beban biaya.

Sri Mulyani menambahkan, alokasi anggaran untuk kelompok rentan akan ditingkatkan tahun depan. Hal ini akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangan pada 15 Agustus 2025.

Dalam APBN 2025, total belanja negara mencapai Rp3.621,3 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp919,9 triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pendidikan Rp285,2 triliun (10,6 persen), perlindungan sosial Rp273 triliun (10,1 persen), fungsi ekonomi Rp748,1 triliun (27,7 persen), kesehatan Rp124,5 triliun (4,6 persen), dan pelayanan umum Rp850 triliun (31,5 persen). [*]