Hanya 75 dari 6.497 KDMP di Aceh yang Aktif, Pemerintah Luncurkan Skema Baru Penyerapan Gabah

Menko Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, tengah berbicara dalam rapat koordinasi Satgas KDMP se-Aceh, pada Kamis (18/9/2025), di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh. (Foto: HO-Pemerintah Aceh).

Pemerintah ungkap hanya 75 dari 6.497 Koperasi Desa Merah Putih di Aceh yang aktif. Skema baru penyerapan gabah via Bulog disiapkan untuk aktivasi.

koranaceh.net | Banda Aceh – Pemerintah Aceh mengungkap fakta bahwa dari 6.497 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang telah terbentuk di seluruh Aceh, hanya 75 unit atau sekitar 1,1 persen yang saat ini beroperasi penuh.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam laporannya pada rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) KDMP se-Aceh yang juga dihadiri oleh Ketua Satgas Nasional Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Kamis, 18 September 2025.

Menghadapi kesenjangan implementasi ini, pemerintah pusat dan daerah kini mendorong percepatan aktivasi ribuan koperasi tersebut sebagai ujung tombak program ketahanan pangan nasional.

“Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya wadah ekonomi, tetapi motor penggerak desa untuk menjawab persoalan ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan memberdayakan masyarakat,” ujar Fadhlullah.

Wagub memaparkan tantangan utama yang menyebabkan ribuan koperasi tersebut tidak aktif, antara lain rendahnya literasi perkoperasian, kelemahan manajemen sumber daya manusia, serta keterbatasan akses permodalan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah bakal mendorong pemanfaatan Dana Desa yang tahun ini mencapai Rp 4,73 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 1,01 triliun dialokasikan secara spesifik untuk program ketahanan pangan yang dapat disinergikan dengan kegiatan KDMP.

“Potensi ini harus benar-benar kita arahkan untuk kemandirian gampong,” tegas Wagub.

Skema Baru Penyerapan Gabah

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Nasional Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa pemerintah akan menerapkan skema baru untuk memperkuat peran KDMP. Nantinya, KDMP akan difungsikan sebagai penyerap gabah langsung dari petani di tingkat desa.

“Yang paling penting, kalau koperasi desa sudah berjalan, dia bisa langsung menyerap gabah petani. Koperasi yang bayar, nanti Bulog yang beli dari koperasi. Desa akan mandiri,” jelas Zulkifli Hasan.

Ia menambahkan, seluruh program bantuan pemerintah, termasuk bantuan pangan, ke depan akan disalurkan melalui KDMP. Mekanisme ini diharapkan dapat memangkas rantai distribusi, menstabilkan harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk memastikan program ini berjalan, Zulkifli Hasan menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk proaktif.

“Saya minta semua proaktif. Camat, bupati, wali kota, sampai gubernur harus ikut aktif. Sosialisasi juga penting, makanya ada Satgas. Tolong dibantu sampai ke satgas terbawah,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Badan Pangan Nasional, serta jajaran Forkopimda dan kepala daerah se-Aceh, menandakan keseriusan pemerintah dalam mengawal program prioritas tersebut. [*]