Retreat Kabinet Merah Putih: Antara Sinergi dan Militerisme

 

Usai resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto langsung mengumumkan susunan kabinet pemerintah Republik Indonesia periode 2024-2029 yang diberi nama “Kabinet Merah Putih”. Pengumuman tersebut digelar pada Minggu malam, 20 Oktober 2024, di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: www.presidenri.go.id.

Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) bukan sekadar agenda resmi, tetapi juga menjadi ajang penguatan tim di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Namun, nuansa militer yang kental memunculkan pertanyaan: apakah ini sinergi atau justru penguatan militerisme dalam pemerintahan?

koranaceh.net - Kegiatan Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, telah berlangsung sejak Jumat hingga Minggu hari ini (25-27 Oktober 2024). Berbagai agenda penting untuk memperkuat kekompakan sekaligus meningkatkan kualitas kerja pemerintah sebagian telah terlaksana.

Malam keakraban adalah salah satunya. Seluruh anggota kabinet hadir. Dalam suasana meriah, mereka kompak mengenakan batik. Menurut Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga, melalui pesan singkat yang dilansir dari kompas.com, "Selain menikmati hidangan, acara ini juga mempererat hubungan antar-anggota kabinet", pada Sabtu, 26 Oktober 2024.

Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih menerima pengarahan Presiden RI Prabowo Subianto, di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (25/10/2024), usai kegiatan olahraga dan baris-berbaris. Foto: www.kemhan.go.id

Viva Yoga menambahkan bahwa Presiden meminta mereka menjaga kekompakan dan membangun tata pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. "Kita perlu menjaga soliditas, kekompakan, dan selalu berkomunikasi dalam membangun tata pemerintahan yang berpihak kepada rakyat," ungkapnya. Malam keakraban ini dianggap sebagai langkah efektif untuk menyatukan visi dan misi pemerintah demi mencapai tujuan bersama untuk kemajuan negara.

Menyatukan Visi dan Solidaritas

Sebelum malam keakraban ini, pagi harinya ada sesi pembekalan. Pematerinya diisi oleh sejumlah menteri dan pembicara terkemuka, termasuk Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.

Setelah pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani memberikan materi penting terkait kebijakan finansial dan tata pemerintahan yang efektif. Dalam sesi tersebut, ia melibatkan peserta dalam diskusi tentang strategi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta pengelolaan anggaran yang transparan.

Usai sesi, mereka beristirahat makan siang dan kembali berkumpul untuk mendengarkan materi dari Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut, yang memiliki pengalaman luas dalam penanganan berbagai krisis nasional, membagikan wawasannya mengenai hilirisasi industri dan program-program pembangunan yang sedang berlangsung.

“Beliau berbagi pengalaman di pemerintahan. Menarik pelajaran dari pengabdian panjang di pemerintahan,” ungkap Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya yang dikutip dari antaranews.com. Luhut juga menekankan pentingnya menciptakan kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto tiba di kompleks Akademi Militer (Akmil), Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, 24 Oktober 2024. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Bima Arya menambahkan bahwa kolaborasi antar-anggota kabinet sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Ia menegaskan pembekalan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga memperkuat ikatan antara para menteri, wakil menteri, dan para kepala lembaga. Melalui kegiatan ini, diharapkan para menteri dapat kembali ke tugas mereka dengan semangat kolaboratif dan visi yang lebih jelas membangun Indonesia ke arah yang lebih baik.

Di tempat lainnya, Melansir tirto.id, Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyoroti manfaat kegiatan ini sebagai bentuk “shock therapy”. Lagi-lagu untuk meningkatkan kekompakan antara anggota kabinet. "Latihan sekarang ini saya kira bukan hanya penting untuk kabinet, tetapi juga pejabat eselon 1, pejabat eselon 2 setiap instansi," ujarnya, Sabtu, 26 Oktober 2024. Pernyataannya tersebut kembali menegaskan pentingnya Reatreat Kabinet Merah Putih untuk menyatukan visi dan memperkuat kohesi antar menteri dan wakil menteri.

Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga, juga mendukung pernyataan ini, "Kesannya sangat baik, saya rasa ini adalah suatu langkah yang sangat efektif bagaimana kami di Kabinet Merah Putih ini bisa menyamakan langkah dan frekuensi."

Senada, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga menekankan pentingnya kekompakan sebagai satu tim. Ia mengibaratkan kerja kabinet seperti tim sepak bola, di mana setiap anggota memiliki peran berbeda, namun bekerja sebagai satu kesatuan. “Analoginya sebagai sebuah tim sepak bola, ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di samping, tapi semua men-support sebagai satu kesatuan,” ujar Prasetyo Hadi, dalam siaran pers, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Sementara itu, cerita berbeda hadir dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Ia mengisahkan tantangan bangun pagi yang jarang dilakukannya. Namun, ia mengakui bahwa latihan disiplin ini penting untuk mengajarkan tanggung jawab dalam keadaan apa pun dan berharap kegiatan serupa dapat diterapkan di kementeriannya.

"Bangun paginya itu agak repot saya, biasanya kan kami tidurnya jam 2, bangun jam 5 subuh, habis subuh tidur lagi kan, nanti bangun jam 7. Nah ini tidak, kami tidurnya jam 2, jam 4 sudah bunyi. Tapi itu bagus bahwa hidup itu disiplin, tanggung jawab negara itu mau 2 jam, 1 jam tidur, begitu panggilan tugas, harus siap." kata Bahlil.

Sebagai informasi, penggemblengan di Akademi Militer Magelang ini merupakan kelanjutan dari kegiatan di Hambalang yang bertajuk "Hambalang Retreat". Sebelum di lantik, Presiden Prabowo sempat memberikan pembekalan juga selama dua hari disana. Kala itu, materinya meliputi cara menghadapi jurnalis, geopolitik, kenegaraan, kepemimpinan hingga materi khusus mengenai produk domestik bruto.

‘The Military Way’: Kedisiplinan atau Otoritarianisme?

Pengamat mencemaskan kepemimpinan Prabowo yang mengedepankan kedisiplinan akan berpotensi jadi otoritarian. Dalam konteks Retreat Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Magelang itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ini merupakan ‘The Military Way’ yang biasa dilakukan di pemerintahan bahkan di perusahaan-perusahaan guna menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara.

“Saya tidak bermaksud membuat anda militeristik. Salah, bukan itu. The military way ditiru oleh banyak pemerintah terutama perusahaan-perusahaan. The military way, inti dari semua perusahaan adalah disiplin. Kedua, kesetiaan. Saudara tidak diminta setia kepada Prabowo, tetapi setia kepada bangsa dan negara Indonesia,” tegasnya pada Jum'at, 25 Oktober 2024.

Meski sudah ditegaskan acara tersebut tidak bermakna militeristik, praktik dan kehadiran tokoh berlatar belakang militer dalam kabinet justru menimbulkan kekhawatiran lahirnya otoritarianisme baru. 

Al Araf, pengamat militer dan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mengatakan kegiatan tersebut sebagai, "Pola militerisme atau militerisasi sipil yang dilakukan presiden terhadap para menterinya". Meskipun Presiden telah menegaskan ihwal kegiatan ini, tapi menurutnya masih ada yang perlu ditelaah lebih lanjut.

Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam acara pembekalan para menteri dan wakil menteri di Akmil Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024). Foto: Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Ada dua indikator yang menjadi penandanya; pelatihan di akademi militer dan pengangkatan Mayor Teddy. “Pembekalan di Akmil Magelang itu menjadi simbol yang menunjukkan bahwa rezim pemerintahan saat ini lebih mengedepankan pola-pola militerisme dalam penataan penyelenggaraan pemerintah,” terang Al Araf yang dikutip dari BBC News Indonesia, Jum'at, 25 Oktober 2024. 

Menurutnya, pelatihan di akademi militer tersebut tidak memiliki urgensi dan tidak relevan. Pelatihan untuk para perumus kebijakan seharusnya dilakukan melalui Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Kedua, penunjukkan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, sedangkan ia masih anggota aktif di Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Melansir tempo.co, senada dengan yang diutarakan Al Araf, akademisi dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai kabinet Prabowo akan bernuansa militer. Alasannya karena kabinet ini didominasi oleh kalangan yang berlatar belakang militer, baik aktif maupun yang sudah pensiun. “Dan kita juga mengetahui latar belakang Prabowo dari mana. Sehingga tidak heran jika unsur militerismenya juga kuat," kata pengajar hukum tata negara ini, Kamis, 24 Oktober 2024.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan pelantikan Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet jelas melanggar Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. "Dalam UU itu, secara eksplisit sudah disebutkan prajurit aktif harus mengundurkan diri jika ingin menduduki jabatan sipil," ucapnya pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Herdiansyah menerangkan jabatan Sekretaris Kabinet tidak termasuk dalam kategori walaupun ada pengecualian dalam UU TNI tersebut. "Memang ada di pasal itu yang membolehkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri. Tapi prajurit aktif tersebut hanya bisa mengisi jabatan sipil di sepuluh kementerian\lembaga sebagaimana yang tertuang dalam poin ke (2) di pasal 47 itu," terangnya.

Pengamat militer sekaligus peneliti senior dari Marapi Counsulting, Beni Sukadis, mengatakan "Melihat dari lokasi pembekalan di Akmil Lembah Tidar, Magelang dan seragam bercorak loreng ala militer, kegiatan ini bernuansa militerisme," sebutnya. Cara-cara ini, katanya, tak lepas dari gaya kepemimpinan Prabowo yang berlatar belakang militer. Hal serupa juga terjadi pada partai yang dipimpinnya, Gerindra.

“Bahkan kalau menyelami apa yang terjadi di Partai Gerindra kan jelas, semua dikasih seragam. Ada milisinya juga. Pak Prabowo memang selalu begitu. Ya harus maklum juga, karena presiden punya latar belakang militer. Jadi memang kepemimpinannya Pak Prabowo ini mungkin cenderung otoritarian,” tambahnya.

Beni memandang skeptis efektivitas pembekalan Kabinet Merah Putih tersebut. Ia ragu dengan kemampuan para Menteri menyesuaikan diri dengan ritme tim, mengingat latar belakang mereka yang beragam. “Saya agak ragu ya bahwa kabinet ini akan cukup utuh dalam waktu setahun. Mungkin Pak Prabowo akan melakukan evaluasi,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih melakukan senam pagi di lapangan Pancasila, Kawasan Akademi Militer, Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada Sabtu, 26 Oktober 2024. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Peneliti dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Stategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, menanggapi pembekalan bagi anggota Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang itu tak hanya menunjukkan latar belakang Presiden Prabowo di bidang militer. Tapi juga menegaskan arah dan gaya kepemimpinannya. Ini terlihat dari beberapa kebijakan yang telah dibuatnya, seperti membentuk formasi kabinet di pemerintahan yang diisi oleh beberapa tokoh-tokoh dengan latar belakang militer.

”Dengan cukup banyak mantan militer di Kabinet Merah Putih, baik di level menteri, menteri koordinator, maupun wakil menteri, Prabowo ingin menunjukkan bahwa formasi kabinet ini seperti joint force staff, terdiri dari gabungan perwira militer dan ahli strategi yang berkumpul untuk menyusun rencana perang,” ujarnya, dilansir dari kompas.id, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Dari kalangan militer aktif, ada Mayor Teddy Indra Wijaya yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sementara itu, dari kalangan mantan anggota militer, terdapat beberapa tokoh penting. Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Agus Harimurti Yudhoyono, yang pensiun dini dari karier militer dengan pangkat mayor, kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah.

Ada juga Letnan Kolonel (Purn) Iftitah Sulaiman sebagai Menteri Transmigrasi. Terakhir, Lodewijk Freidrich Paulus, seorang pensiunan TNI Angkatan Darat, diangkat menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Di luar jabatan menteri dan wakil menteri, ada Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi. Dan Jenderal (Purn) Wiranto yang diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden. 

Selain tokoh-tokoh militer, terdapat juga sejumlah tokoh dari kepolisian yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Jenderal (Pol) (Purn) Budi Gunawan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, posisi yang bertanggung jawab atas kebijakan keamanan nasional. 

Jenderal (Pol) (Purn) Tito Karnavian menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, yang memiliki tugas utama dalam mengelola urusan pemerintahan dalam negeri. Selain itu, Komjen Agus Andrianto diangkat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang berfokus pada pengelolaan imigrasi dan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Lebih lanjut, Nicky menjelaskan bahwa dalam pembekalan itu Presiden Prabowo ingin menekankan pemerintahan yang satu komando, disiplin dan taat pada instruksi atasan. Masuknya sejumlah nama dari militer dan kepolisian di jajaran menteri dan wakil menteri bukan sekadar kebetulan, tetapi menjadi representasi pilihan politik dan latar belakang Presiden yang berasal dari dunia kemiliteran.

Pemilihan tokoh-tokoh dengan latar belakang militer dan polisi itu, katanya, untuk memastikan komando dari atas ke bawah berjalan baik. "Hadirnya tokoh-tokoh itu dalam kementerian untuk memastikan instruksi tidak terputus," ucap Nicky.

Selain itu, guna memastikan proses demokrasi berjalan baik, gaya kepemimpinan Presiden Prabowo membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sipil dan pers sebagai penyeimbang. "Karena itu dibutuhkan partisipasi publik untuk mengkritisi, memberi masukan, dan memonitoring program-program pemerintahan. Jika modelnya membentuk pemikiran kelompok, kedepannya kita akan kesulitan menjawab masalah-masalah di masyarakat", terangnya.

Ihwal keseimbangan yang dimaksud tersebut, ia menerangkan "Soalnya, partai politik yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan tidak bisa banyak berperan karena berada dalam pemerintahan. Sedangkan yang berada di luar pemerintahan posisinya pun tidak jelas, seperti PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Nasdem,” tegas Nicky.

Harus Diberi Kesempatan

Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai bahwa langkah Prabowo Subianto untuk membentuk kabinet yang solid dan loyal merupakan bagian dari gaya kepemimpinan karismatik yang ingin diterapkannya.

Menurutnya, upaya tersebut mencerminkan karakter militer yang adaptif terhadap tantangan dan kebutuhan kuat dalam kepemimpinan di Indonesia. “Tujuannya ingin buat para menteri satu barisan, komando loyal. Itu boleh saja. Leadership karismatik memang begitu. Kita mesti menyesuaikan keadaan. Indonesia saya rasa cukup adaptif menerima siapa saja yang jadi pemimpinnya,” ujar Hendri yang dikutip dari kompas.id, Sabtu, 27 Oktober 2024.

Retreat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Foto: BPMI Setpres

Baginya, gaya kepemimpinan Prabowo perlu diberi kesempatan. "Menurut saya tidak masalah kabinet diisi banyak tokoh militer. Kita sudah pernah merasakan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi yang mewakili masyarakat sipil. Ini kesempatan Prabowo untuk memimpin pemerintahan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberadaan tokoh-tokoh militer dalam kabinet Prabowo dapat menjadi langkah strategis untuk membangun pemerintahan yang solid serta mencapai visi dan misi kepemimpinan yang efektif.