Danantara yang Kebal Hukum?

Ilustrasi. (Foto: Ist).

Hamdan Budiman
*Pemred Koran Aceh

Sejarah telah mengajarkan kita bahwa kekuasaan tanpa batas adalah jalan tol menuju penyimpangan. Jika sebuah lembaga tidak dapat disentuh hukum, kepada siapa ia akan bertanggung jawab?

koranaceh.net ‒ Pemerintah Indonesia belum lama ini mengumumkan rencana ambisius, membentuk badan pengelola aset negara yang akan dikelola oleh Danantara sebuah perusahaan pelat merah.

Danantara akan mengelola puluhan ribu triliun rupiah aset negara yang dinilai kebal hukum dan tanpa transparansi yang memadai.

Rencana ini berpotensi mengelola puluhan ribu triliun rupiah aset negara dan telah menimbulkan gelombang kekhawatiran di kalangan masyarakat, ahli keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu poin yang paling mengkhawatirkan adalah pemberian status kebal hukum kepada Danantara dalam pengelolaan aset tersebut.

Kebal Hukum dan Tantangan Akuntabilitas

Pemberian status kebal hukum berarti bahwa Danantara  tidak dapat diadili atau dihadapkan ke pengadilan jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan aset negara. Hal ini menciptakan celah yang berbahaya, di mana badan ini dapat bertindak tanpa rasa tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh sebuah institusi yang mengelola harta publik.

Baca Juga:
Danantara Resmi Diluncurkan 24 Februari, Siap Kelola Investasi Besar Indonesia

Kebal hukum dapat memicu tindakan korupsi, penggelapan, atau pelanggaran lain yang dalam kondisi normal akan dikenakan sanksi hukum. Kurangnya akuntabilitas ini sekaligus menjadikan transparansi menjadi isu krusial.

Potensi Konflik Kepentingan

Selain kekhawatiran akan akuntabilitas, hubungan erat Danantara dengan pemerintah juga menimbulkan resiko konflik kepentingan.

Sebagai perusahaan pelat merah, Danantara tidak hanya bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga terikat oleh kepentingan dan kebijakan pemerintah.

Ada risiko bahwa keputusan-keputusan kritis dalam pengelolaan aset negara mungkin dipengaruhi oleh kepentingan politik sempit, bukan berdasarkan analisis objektif yang akan menguntungkan masyarakat luas.

Hal ini dapat menumbuhkan ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara dan menyalahi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pentingnya Transparansi dan Mekanisme Pengawasan

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, sangat penting bagi pemerintah untuk menegakkan garis besar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara oleh Danantara.

Baca Juga:
Hilangkan Bukti-Bukti Sejarah, Aceh Akan Hilang Sendirinya

Pemerintah harus memastikan bahwa informasi tentang pengelolaan aset dapat diakses oleh masyarakat dan bahwa ada sistem monitoring yang independen untuk memantau tindakan Danantara.

Tindakan proaktif dalam menyediakan laporan rutin dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan akan membantu membangun kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas.

Masa Depan Ekonomi Indonesia

Kesejahteraan ekonomi Indonesia bergantung pada pengelolaan aset negara yang baik dan transparan. Jika pemerintah gagal memastikan bahwa Danantara dapat beroperasi tanpa bias dan dalam kerangka akuntabilitas yang transparan, masyarakat berisiko kehilangan kontrol atas aset yang menjadi milik mereka.

Seiring dengan itu, masa depan ekonomi Indonesia juga berpotensi terganggu, dengan kepercayaan investor yang mungkin berkurang dan ketidakpastian di pasar.

Rencana pemerintah untuk membentuk Danantara  sebagai badan pengelola aset negara menciptakan kekhawatiran yang serius terkait akuntabilitas, transparansi, dan potensi konflik kepentingan. 

Agar aset negara terlindungi dan menjaga kepercayaan publik, sangat penting bagi pemerintah untuk menetapkan kerangka kerja yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Hanya dengan langkah-langkah tersebut, masa depan aset negara dan ekonomi Indonesia akan terjamin, serta membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.[]