Negeri Ini: Diurus oleh yang Tidak Berilmu?

Hamdan Budiman
*Pemred Koran Aceh

Dalam lembar sejarah bangsa, setiap kebijakan adalah tinta yang menulis nasib rakyat. Namun, apa jadinya jika tinta itu luntur sebelum mengering?

koranaceh.net ‒ Berbagai kebijakan yang diambil pemerintahan sebelumnya atau dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sering kali berujung pada kerugian negara dan dan masyarakat. Seperti utang yang membengkak.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis: Apakah pengurusan negeri ini dilakukan oleh mereka yang memahami substansi dan konsekuensi dari keputusan yang diambil?

Baca Juga:
Heboh Ratusan Milyar Dana Otsus Aceh Dihibahkan Untuk TNI/Polri & Kejaksaan Tinggi

Pemerintahan baru saat ini dihadapkan pada tantangan berat untuk memperbaiki keadaan yang telah rusak. Dalam upaya ini, satu elemen kunci yang perlu ditekankan adalah pentingnya pengurusan negeri ini berbasis ilmu pengatahuan.

Prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu mengurus dunia dan akhirat dengan ilmu, harus menjadi pedoman dalam setiap aspek pemerintahan.

Mengurus negara dan pemerintahan yang berbasis ilmu bukan hanya sekedar formalitas, tetapi sebuah keharusan untuk menghasilkan kebijakan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh rakyat.

Namun, kenyataannya, dalam dekade terakhir, banyak kebijakan di negeri ini diambil tanpa didasari oleh penelitian yang mendalam atau pemahaman yang komprehensif.

Baca Juga:
NKRI Harga Mati di Tengah Krisis Lingkungan dan Korupsi

Sebagai contoh, kebijakan yang muncul terkadang lebih mencerminkan kepentingan individu atau kelompok tertentu, bukan kepentingan kolektif masyarakat. 

Hal ini berakibat pada ketidakadilan sosial, pemborosan anggaran, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pengurusan negeri yang baik seharusnya berlandaskan pada data dan bukti ilmiah, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk akademisi, peneliti, dan masyarakat sipil. 

Pemerintah perlu mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan masukan yang berbasis kenyataan, bukan hanya sekadar retorika politik.

Baca Juga:
OCCRP, Jokowi dan Kita

Pemanfaatan teknologi dan data analitik juga menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam melangkah ke depan, pemerintah baru harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan di mana ilmu pengetahuan diutamakan dalam pembuatan kebijakan. 

Kerja sama antar semua pemangku kepentingan, termasuk kalangan akademisi, sektor swasta, dan masyarakat umum, merupakan langkah strategis untuk memperbaiki kondisi negeri. 

Melalui kolaborasi ini, kita berharap dapat menghasilkan solusi inovatif yang tidak hanya memperbaiki keadaan ekonomi, tetapi juga memperkuat tatanan sosial yang lebih adil.

Baca Juga:
Aceh Kini Memiliki Pemimpin Baru: Tugas dan Harapan Ada pada Mualem-Dek Fadh

Hanya dengan pengurusan yang berbasis ilmu pengetahuan, kita dapat berharap negeri ini akan mengalami transformasi yang signifikan, dari yang sebelumnya dipenuhi konflik dan ketidakberdayaan menjadi sebuah masyarakat yang sejahtera. 

Masyarakat akan merasakan manfaat dari kebijakan yang tepat dan berbasis kebutuhan riil, dan negeri ini akan berpotensi menjadi negeri yang adil dan sejahtera, kalau pengelolaan negara yang transparan dan akuntabel.

Demi terciptanya masa depan yang lebih baik, tugas bersama kita semua adalah mendukung setiap langkah yang mengarah pada upaya mengurus negeri ini secara ilmiah dan berkeadilan. 

Pemerintah dan Rakyat perlu bersatu, bekerja sama, dan berkomitmen untuk membuat keputusan yang mendasari keberlanjutan dan kemakmuran bagi setiap warga negara. 

Kita semua memiliki peran penting dalam perjalanan menuju negeri yang lebih baik.[]