Hamdan Budiman
*Pemred Koran Aceh
Dalam lembar sejarah bangsa, setiap kebijakan adalah tinta yang menulis
nasib rakyat. Namun, apa jadinya jika tinta itu luntur sebelum
mengering?
koranaceh.net ‒ Berbagai kebijakan yang diambil pemerintahan
sebelumnya atau dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sering kali
berujung pada kerugian negara dan dan masyarakat. Seperti utang yang
membengkak.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis: Apakah pengurusan negeri ini
dilakukan oleh mereka yang memahami substansi dan konsekuensi dari keputusan
yang diambil?
Baca Juga:
Heboh Ratusan Milyar Dana Otsus Aceh Dihibahkan Untuk TNI/Polri &
Kejaksaan Tinggi
Pemerintahan baru saat ini dihadapkan pada tantangan berat untuk
memperbaiki keadaan yang telah rusak. Dalam upaya ini, satu elemen kunci
yang perlu ditekankan adalah pentingnya pengurusan negeri ini berbasis ilmu
pengatahuan.
Prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu mengurus dunia dan akhirat
dengan ilmu, harus menjadi pedoman dalam setiap aspek pemerintahan.
Mengurus negara dan pemerintahan yang berbasis ilmu bukan hanya sekedar
formalitas, tetapi sebuah keharusan untuk menghasilkan kebijakan yang
berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh rakyat.
Namun, kenyataannya, dalam dekade terakhir, banyak kebijakan di negeri ini
diambil tanpa didasari oleh penelitian yang mendalam atau pemahaman yang
komprehensif.
Baca Juga:
NKRI Harga Mati di Tengah Krisis Lingkungan dan Korupsi
Sebagai contoh, kebijakan yang muncul terkadang lebih mencerminkan
kepentingan individu atau kelompok tertentu, bukan kepentingan kolektif
masyarakat.
Hal ini berakibat pada ketidakadilan sosial, pemborosan anggaran, dan
hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pengurusan negeri yang baik seharusnya berlandaskan pada data dan bukti
ilmiah, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk akademisi,
peneliti, dan masyarakat sipil.
Pemerintah perlu mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan masukan
yang berbasis kenyataan, bukan hanya sekadar retorika politik.
Baca Juga:
OCCRP, Jokowi dan Kita
Pemanfaatan teknologi dan data analitik juga menjadi sangat penting untuk
merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat.
Dalam melangkah ke depan, pemerintah baru harus berkomitmen untuk
menciptakan lingkungan di mana ilmu pengetahuan diutamakan dalam pembuatan
kebijakan.
Kerja sama antar semua pemangku kepentingan, termasuk kalangan akademisi,
sektor swasta, dan masyarakat umum, merupakan langkah strategis untuk
memperbaiki kondisi negeri.
Melalui kolaborasi ini, kita berharap dapat menghasilkan solusi inovatif
yang tidak hanya memperbaiki keadaan ekonomi, tetapi juga memperkuat tatanan
sosial yang lebih adil.
Baca Juga:
Aceh Kini Memiliki Pemimpin Baru: Tugas dan Harapan Ada pada Mualem-Dek
Fadh
Hanya dengan pengurusan yang berbasis ilmu pengetahuan, kita dapat berharap
negeri ini akan mengalami transformasi yang signifikan, dari yang sebelumnya
dipenuhi konflik dan ketidakberdayaan menjadi sebuah masyarakat yang
sejahtera.
Masyarakat akan merasakan manfaat dari kebijakan yang tepat dan berbasis
kebutuhan riil, dan negeri ini akan berpotensi menjadi negeri yang adil dan
sejahtera, kalau pengelolaan negara yang transparan dan akuntabel.
Demi terciptanya masa depan yang lebih baik, tugas bersama kita semua
adalah mendukung setiap langkah yang mengarah pada upaya mengurus negeri ini
secara ilmiah dan berkeadilan.
Pemerintah dan Rakyat perlu bersatu, bekerja sama, dan berkomitmen untuk
membuat keputusan yang mendasari keberlanjutan dan kemakmuran bagi setiap
warga negara.
Kita semua memiliki peran penting dalam perjalanan menuju negeri yang lebih
baik.[]