Wamen Fahri Hamzah: Pengalaman Aceh dalam Pembangunan Rumah Bisa Jadi Contoh Nasional

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI. Fahri Hamzah, menggelar rapat dengan Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si, terkait isu data Backlog penghunian, evaluasi suplai perumahan MBR tahun 2025  oleh pengembangan, serta evaluasi perkembangan program FLPP dan BSPS di Wilayah Aceh, di Ruang Potda 1 Setda Aceh, Kamis (19/6/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh).

Fahri Hamzah dorong Aceh serap anggaran renovasi rumah. Pengalaman perumahan pascatsunami dinilai bisa jadi model nasional.

koranaceh.net – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Kamis, 19 Juni 2025.

Dalam pertemuan bersama jajaran Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur, dibahas persoalan pembangunan rumah layak huni, termasuk usulan tambahan rumah bagi masyarakat miskin dan mantan kombatan.

Baca Juga :
Marlina Usman: Rumah Tidak Layak Huni di Aceh Perlu Ditangani Bersama

Pertemuan digelar di Ruang Potensi Daerah dan turut dihadiri pejabat pusat, antara lain Sesditjen Perumahan Perdesaan, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, dan Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan.

Dari pihak Pemerintah Aceh hadir Asisten III Sekda Aceh, Muhammad Diwarsyah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Aznal Zahri, serta sejumlah pejabat SKPA lainnya.

Dalam laporannya, Muhammad Diwarsyah menyampaikan bahwa kebutuhan akan rumah layak huni di Aceh masih tinggi, meski pembangunan pascatsunami telah rampung.

“Tahun ini pemerintah Aceh hanya mampu membangun 2.000 unit rumah dari target awal 3.000 karena keterbatasan anggaran,” jelasnya.

Ia juga menyebut, setidaknya 1.500 mantan kombatan belum memiliki rumah layak huni dan telah terdata secara administratif.

Kepala Dinas Perkim Aceh, Aznal Zahri, memaparkan bahwa sejak 2008 hingga 2024, Pemerintah Aceh telah membangun 39.685 unit rumah dengan anggaran lebih dari Rp3,1 triliun.

“Tahun ini dialokasikan pembangunan 2.000 unit rumah dengan anggaran Rp204 miliar. Sudah 1.470 calon penerima diverifikasi. Data penerima dipublikasikan agar masyarakat dapat ikut mengawasi,” ujar Aznal.

Ia menambahkan, Pemerintah Aceh mengusulkan pembangunan tambahan hingga 100 ribu unit rumah dalam jangka panjang guna menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Menanggapi hal itu, Fahri Hamzah menegaskan pentingnya menjadikan rumah sebagai aset ekonomi. “Pemerintah ingin rumah menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Maka penting bagi daerah untuk memastikan rakyat memiliki tanah untuk tempat tinggal,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kawasan permukiman yang dibangun pascatsunami agar tidak berubah menjadi kawasan kumuh.

“Aceh punya pengalaman luar biasa dalam pembangunan perumahan. Ini bisa jadi pelajaran nasional dalam menata kota di masa depan. Jangan biarkan kota tumbuh tanpa arah. Tata ruang dan desain kawasan harus disiapkan sejak awal,” tegas Fahri.

Baca Juga :
Aceh Raih Penghargaan Nasional atas Dukungan Program 3 Juta Rumah

Wamen menyampaikan bahwa pemerintah pusat menargetkan renovasi dua juta rumah tahun ini, jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar 140 ribu unit. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menyatakan kesanggupan menyerap anggaran yang disiapkan.

“Kami sedang siapkan mekanisme teknis dan keuangan bersama Kemenkeu. Kami berharap Aceh bisa menyerap lebih banyak tahun ini. Khususnya daerah-daerah yang dulu terdampak tsunami,” katanya.

Selain pembangunan rumah, Fahri juga menekankan pentingnya renovasi kawasan.

“Kami siap mendukung. Tapi yang mengusulkan harus siap dengan rencana teknis yang matang. Setiap kawasan akan mendapat anggaran sekitar Rp20–22 miliar. Ini harus menopang ekonomi lokal, apalagi untuk daerah pesisir,” ujarnya. [*]