Zulhas: Harga Minyak Goreng dan Gula Naik, Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat diwawarai awak media usai meninjau pasar Sei Sikambing, di Medan Helvetia, Sumatera Utara, pada Senin (21/1/2025). (Foto: Ist).

Menjelang Ramadan, Zulhas ungkap kenaikan harga minyak goreng dan gula di sejumlah daerah. Pemerintah berencana mengevaluasi situasi dan mengambil kebijakan untuk mengatasi kenaikan harga.

Jakarta – Menjelang Ramadan, harga sejumlah bahan pokok seperti minyak goreng dan gula dilaporkan mengalami kenaikan di beberapa daerah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas, mengungkapkan temuan ini setelah melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara.

Baca Juga:
Indonesia Stop Impor Komoditas di Penghujung Tahun, Mampukah Target Swasembada Pangan Tercapai?

“Ada beberapa daerah seperti Sumatera Utara, kemarin hasil kunjungan, harga minyak, termasuk minyak curah agak naik, juga gula agak naik,” ujar Zulhas dalam jumpa pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025 lalu.

Melihat situasi ini, Zulhas menyatakan pemerintah akan segera melakukan evaluasi mendalam untuk mengetahui penyebab kenaikan harga tersebut. Selain itu, langkah konkret juga akan diambil untuk memastikan harga tetap stabil dan tidak memberatkan masyarakat selama Ramadan.

Meski beberapa harga bahan pokok naik, Zulhas menegaskan ketersediaan stok bahan pangan untuk menghadapi momen besar seperti Imlek, Ramadan, dan Lebaran masih mencukupi. Salah satu langkah yang telah diputuskan adalah impor daging untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan puasa.

“Ya memang udah diputuskan (impor daging), harus segera diadakan. Kami akan monitor biar cepat. Jangan sampai nanti puasa, telat, enggak ada barang,” kata Zulhas. Rencananya, sebanyak 180 ribu ton daging reguler dan 100 ribu ton daging kerbau akan masuk ke Indonesia dalam waktu dekat.

Baca Juga:
FKIJK Aceh dan Kodam Iskandar Muda Perkuat Sinergi untuk Dukungan Ekonomi Aceh

Zulhas juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan membagikan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram pada Maret hingga April 2025. Alasannya, pada bulan-bulan tersebut petani sedang menghadapi puncak panen raya, sehingga produksi beras nasional diprediksi melimpah.

"Puncak panen nanti Maret-April, agak maju sedikit. Jadi Maret-April enggak mungkin ada Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun bantuan pangan," jelas Zulhas dalam konferensi pers sebelumnya di Graha Mandiri, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.

Namun, pemerintah akan terus memantau perkembangan produksi pertanian. Jika diperlukan, bantuan pangan dan program SPHP akan dilanjutkan pada musim kemarau atau saat musim paceklik, untuk memastikan distribusi bantuan tidak mengganggu harga di pasar. "Nanti mengganggu harga," tegas Zulhas.

Baca Juga:
Dinas Pangan Aceh Besar Siapkan Program Prioritas 2025 untuk Wujudkan Ketahanan Pangan

Pemerintah, lanjut Zulhas, akan terus mengawasi situasi pasar dan memastikan harga-harga bahan pokok tetap terkendali. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk menentukan langkah antisipasi yang tepat, termasuk kemungkinan penyesuaian kebijakan distribusi bantuan pangan di masa mendatang.

Dengan berbagai langkah ini, pemerintah optimis masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Idul Fitri dengan akses yang cukup terhadap bahan pokok, meskipun tantangan kenaikan harga tetap harus diatasi.[]