Plt Sekda Aceh Tekankan Sinkronisasi RPJM untuk Wujudkan Visi Pemerintah

Plt. Sekda Aceh, Muhammad Nasir membuka acara sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah serta Pertemuan Ekploratif Pengembangan Knowledge Management Center di Aula Bappeda Aceh, pada Selasa (15/4/2025), di Banda Aceh.

Plt Sekda Aceh tekankan sinkronisasi RPJM kabupaten, provinsi, dan pusat sebagai langkah penting untuk wujudkan visi-misi dan tekan angka kemiskinan.

koranaceh.net – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, menekankan pentingnya sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) antara kabupaten/kota, provinsi, dan nasional sebagai kunci dalam mewujudkan visi-misi kepala daerah serta Presiden RI periode 2025–2029.

Hal ini disampaikan Nasir saat membuka acara Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah serta Pertemuan Eksploratif Pengembangan Knowledge Management Center di Aula Bappeda Aceh, Selasa, 15 April 2025.

Baca Juga :
Plt Sekda Aceh Pimpin Rapat Persiapan MCSP KPK: “Ini Kerja Kolektif, Bukan Sekadar Kepatuhan”

"Tanpa sinkronisasi kita akan bekerja sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas, begitu banyak kegiatan yang akan kita laksanakan tapi hasilnya akan tidak baik," kata Nasir di hadapan para kepala SKPA dan Bappeda kabupaten/kota se-Aceh.

Ia menegaskan, penyusunan RPJM Aceh ke depan harus menjadi terjemahan konkret dari visi dan misi Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah.

Tanpa arah yang terintegrasi, ia menilai, program-program pembangunan hanya akan menjadi tumpukan kegiatan yang tidak berdampak signifikan bagi masyarakat.

Adapun prioritas visi-misi Pemerintah Aceh dalam lima tahun mendatang mencakup penurunan angka kemiskinan, mewujudkan swasembada pangan, serta perbaikan infrastruktur.

Baca Juga :
Pemko Banda Aceh Bakal Terapkan Tapping Box, DPRK Minta Fokus ke Usaha Menengah dan Besar

“Data BPS menunjukkan Aceh masih jadi salah satu daerah termiskin, perlu kerja keras semua, semua harus satu padu membuat perencanaan yang bisa memastikan kemakmuran rakyat,” tegas Nasir.

Ia juga mengingatkan agar setiap program kerja yang disusun benar-benar mengedepankan manfaat jangka panjang, bukan sekadar menghabiskan anggaran. "Jangan lagi buat kegiatan full cost namun tak punya efek positif jangka panjang," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan harapannya agar RPJM Aceh dapat berkontribusi pada tiga indikator utama pembangunan nasional: pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia.

“Dengan anggaran yang cukup, Aceh bisa memberi daya ungkit yang baik sehingga berkontribusi mewujudkan sasaran nasional tersebut,” ujar Maliki.

Baca Juga :
Plt Sekda Aceh Matangkan Proses Hibah RS Regional ke Pemkab Aceh Tengah

Ia menambahkan, keberhasilan perencanaan RPJM 2025–2029 akan menentukan posisi Indonesia di tahun 2045, "RPJM ini adalah titik krusial. Kita tidak bisa lagi keliru menyusun prioritas," katanya.

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), kepala Bappeda dari seluruh kabupaten/kota, serta sejumlah akademisi dan perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Diskusi dalam kegiatan ini juga membahas pentingnya pengembangan knowledge management center sebagai sarana berbagi praktik baik antarlembaga dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Langkah sinkronisasi ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas tingkat pemerintahan serta mendorong pendekatan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan bagi Aceh. [*]