Wagub Aceh Luncurkan Layanan Samsat Inklusif dan Insentif PKB bagi Disabilitas

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah memberi sambutan pada Acara Peluncuran Inovasi Layanan Kesamsatan Aceh dan Pemberian Insentif Pajak bagi Penyandang Disabilitas, Selasa (27/5/2025), di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Aceh luncurkan layanan Samsat baru dan insentif pajak disabilitas. Wagub dan Kapolda dorong pelayanan inklusif serta keselamatan berlalu lintas.

koranaceh.net ‒ Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meresmikan peluncuran inovasi layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Aceh dan program insentif pajak kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas, Selasa, 27 Mei 2025, di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Peluncuran ini turut dihadiri Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko dan Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal.

Tiga layanan baru yang diperkenalkan dalam peluncuran ini adalah Samsat Keliling untuk pembayaran pajak lima tahunan dan perpanjangan atau penggantian STNK, Samsat MPP (Mal Pelayanan Publik) untuk layanan serupa, serta Samsat Drive Thru khusus kendaraan roda empat.

Baca Juga :
Aceh Raih 6 Penghargaan di Anugerah Adinata Syariah 2025

Selain itu, Pemerintah Aceh juga resmi memberikan insentif kepada penyandang disabilitas berupa penghapusan denda pajak 100 persen dan diskon pembayaran pajak kendaraan sebesar 50 persen.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menegaskan bahwa inovasi layanan ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

Menurutnya, penerimaan pajak kendaraan merupakan salah satu tulang punggung pendapatan daerah yang sangat vital untuk pembangunan.

“Oleh sebab itu, kami apresiasi kerja Dirlantas Polda Aceh dan seluruh jajaran Samsat Aceh dalam mengutip pajak kendaraan yang nantinya juga akan dimanfaatkan untuk masyarakat,” ujar Fadhlullah.

Ia juga menyinggung kondisi fiskal Aceh yang masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

“Selama ini sumber pendapatan Pemerintah Aceh 70 persen berasal dari transfer Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, selain menggenjot realisasi pajak kendaraan, pemerintah Aceh juga terus bekerja keras menggaet investasi agar datang ke Aceh,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya terus membuka ruang bagi investor dalam dan luar negeri yang ingin membangun kerja sama di Aceh.

“Hari-hari kami terus terima kunjungan investor dari dalam maupun luar negeri untuk menjajaki kerja sama, kita terbuka agar Aceh punya pendapatan baru,” ujarnya.

Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko dalam kesempatan yang sama menyambut baik peluncuran inovasi layanan Samsat tersebut.

Ia menyatakan pentingnya inovasi berbasis teknologi di era digital untuk memastikan pelayanan publik lebih inklusif dan mudah diakses semua kalangan, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

“Kami kepolisian mendukung dan mengapresiasi tinggi, intinya bagaimana pelayanan prioritas pada masyarakat dan keselamatan bersama,” ujar Kapolda.

Namun, Achmad Kartiko juga mengingatkan bahwa peran Samsat seharusnya tidak hanya terbatas sebagai instansi pemungut pajak.

Ia menekankan agar Samsat turut berkontribusi dalam peningkatan keamanan dan ketertiban lalu lintas dengan memastikan kendaraan yang beroperasi dalam kondisi layak jalan.

Baca Juga :
Wagub Aceh Janji Tindaklanjuti Masalah LKPJ 2024, Termasuk Kutipan Liar dan Pelanggaran Perusahaan

“Ini kita singgung karena di Aceh lakalantas dalam satu hari mencapai 2 nyawa hilang di jalan raya, dengan kondisi jalan yang cukup bagus dan penduduk 5 juta jiwa, jumlah tersebut jadi presentase yang cukup tinggi bagi saya,” ungkapnya.

Ia menyoroti bahwa faktor utama kecelakaan lalu lintas di Aceh berasal dari manusia yang kurang disiplin berkendara, serta kendaraan yang tidak layak jalan.

“Selain 80 persen terjadi akibat faktor manusia karena kurang disiplin berlalu lintas, ada juga faktor kendaraan yang tidak layak jalan seperti masalah rem, mesin, modifikasi yang tidak sesuai, dan kondisi jalan, serta kurangnya rambu lalu lintas yang memadai,” katanya.

Menurut Kapolda, untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, dibutuhkan kerja sama lintas sektor, tidak hanya dari pihak kepolisian. “Semua pihak bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya. [*]