PDIP Tidak Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Ketua DPP PDIP: Tekankan Prinsip Gotong Royong

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah (tengah) saat menemui wartawan setelah acara HUT PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jum'at (10/1/2025). (Foto: Ist).

PDIP tegaskan tidak akan jadi oposisi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Megawati Soekarnoputri meminta partai mendukung pemerintah tanpa menempatkan kader dalam kabinet.

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Ahmad Basarah menyatakan partainya tidak akan menjadi oposisi dalam pemerintahan.

Keputusan ini, kata Basarah, merupakan perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berpegang pada filosofi Pancasila dan prinsip gotong royong.

Baca Juga:

• Politik Itu Soal Komunal Bukan Personal
• Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh KPK, Hasto Kristiyanto: PDIP Kokoh Menjaga Demokrasi dan Supremasi Hukum

“Oleh karena itu, kami tidak mengenal istilah oposisi apalagi menggunakan sistem oposisi,” ujar Basarah usai menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP di Jakarta Selatan, Jumat, 10 Januari 2025.

Menurut Basarah, PDIP tetap mendukung pemerintahan Prabowo, tetapi dukungan itu tidak berarti menempatkan kader di kabinet. Hal ini menjadi batas yang telah ditentukan oleh Megawati.

Basarah menjelaskan, Megawati menilai gotong royong sebagai esensi Pancasila harus tercermin dalam sikap politik PDIP. Prinsip ini mendorong PDIP untuk bekerja sama dengan pemerintah, meskipun tidak secara langsung masuk ke dalam jajaran kabinet.

Keputusan tersebut, lanjut Basarah, juga telah dikomunikasikan kepada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden.

Baca Juga:

• PDIP Kooperatif Hadapi Kasus Hasto Kristiyanto yang Jadi Tersangka KPK
• Hasto Kristiyanto Siap Bongkar Dugaan Korupsi Petinggi Negara, Pengamat: Politik Saling Sandera Masih Dominan

Basarah menegaskan sikap ini berbeda dari posisi politik PDIP saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Ketua Umum PDIP dan Prabowo memiliki riwayat persahabatan yang panjang. Persahabatan ini menjadi fondasi hubungan politik kedua partai,” katanya.

Sikap Politik Dibahas Dalam Kongres PDIP

PDIP berencana membahas detail sikap politiknya terhadap pemerintahan Prabowo dalam Kongres Partai pada April 2025 mendatang. Basarah menyebut kongres itu akan menjadi forum resmi untuk merumuskan langkah-langkah PDIP ke depan.

“Tentu penjabaran dan implementasinya akan dilakukan dengan hak prerogatif Ibu Megawati sebagai ketua umum partai mandataris kongres,” ujarnya.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga menyatakan dukungan PDIP terhadap pemerintahan Prabowo. Menurut Puan, dukungan ini akan diwujudkan melalui kerja sama di parlemen tanpa keterlibatan kader partai di kabinet.

“Kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet. Kami juga akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo untuk membangun Indonesia,” kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Baca Juga:

• Baleg dan Seluruh Fraksi DPR-RI Sepakati 41 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025
• KPK Terus Bidik Pihak Lain Dalam Kasus Harun Masiku

Puan menambahkan, Megawati akan memberikan pernyataan resmi terkait dukungan tersebut. Sikap ini, menurut Puan, menunjukkan bahwa mendukung pemerintah tidak harus melalui posisi kabinet.

Basarah menekankan bahwa hubungan politik PDIP dengan Gerindra memiliki dasar persahabatan yang erat antara Megawati dan Prabowo. Hal ini menjadi alasan PDIP tidak mengambil langkah oposisi seperti yang dilakukan di era SBY.

“Situasi inilah yang kami gambarkan bahwa posisi politik PDIP tidak mengenal istilah oposisi,” tegas Basarah.

PDIP berkomitmen mendukung program pemerintahan Prabowo untuk kemajuan Indonesia, namun tetap menjaga batas dalam menempatkan kadernya di luar kabinet.[]

Sumber: tempo.co