Profil dan Perjalanan Muzakir Manaf: Dari Panglima GAM hingga Gubernur Aceh
 |
| Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf. (Foto: Ig/muzakirmanaf1964). |
Muzakir Manaf, mantan Panglima GAM, resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh 2025-2030. Berikut perjalanan panjangnya dari masa perjuangan hingga ke kursi pemerintahan.
koranaceh.net ‒ Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030 dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Rabu, 12 Februari 2025.
Pelantikan ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Baca Juga:
Mualem dan Fadhlullah Resmi Dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Aceh
2025-2030
Sosok Mualem bukanlah nama baru dalam perpolitikan Aceh. Sebelum menjadi gubernur, ia telah lama berkecimpung dalam dunia politik dan pemerintahan. Kariernya yang panjang berawal dari keterlibatannya dalam perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Lahir di Seuneudon, Aceh Utara, pada 3 Mei 1964, Mualem tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani dengan penghasilan terbatas, namun hal itu tidak menghalangi ambisinya untuk mengabdi bagi Aceh.
Pada usia 19 tahun, Muzakir Manaf memutuskan bergabung dengan GAM setelah gagal masuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia kemudian pergi ke Malaysia dan mengikuti seleksi untuk bergabung dengan kelompok militer GAM.
Setelah diterima, ia mendapatkan pendidikan militer intensif selama empat tahun, termasuk pelatihan di Camp Tajura, Libya, yang dipimpin oleh pemerintah Muammar Khadafi. Di sana, ia mendapatkan latihan berat, mulai dari teknik perang gerilya hingga penggunaan berbagai jenis senjata.
Setelah menyelesaikan pelatihannya di Libya, Mualem sempat dipercaya menjadi pengawal Presiden Libya sebelum akhirnya kembali ke Aceh untuk melanjutkan perjuangan bersama GAM.
Saat itu, ia berperan sebagai Panglima GAM wilayah Pase sebelum akhirnya naik menjadi Panglima Perang GAM pada 1998, menggantikan Abdullah Syafi'i yang gugur dalam pertempuran.
Sebagai pemimpin militer, ia terlibat dalam berbagai strategi perjuangan GAM melawan pemerintah Indonesia hingga akhirnya tercapai kesepakatan damai melalui Perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Setelah MoU Helsinki, GAM membubarkan sayap militernya dan membentuk Komite Peralihan Aceh (KPA), di mana Mualem diangkat sebagai ketua. Organisasi ini menjadi wadah bagi mantan kombatan untuk berintegrasi ke dalam masyarakat sipil.
Pada 2007, ia turut mendirikan Partai Aceh (PA) dan menjadi ketua umumnya, menjadikan PA sebagai salah satu kekuatan politik dominan di Aceh. Di bidang olahraga, ia juga dipercaya sebagai Ketua Umum KONI Aceh pada 2015, serta sempat menjabat sebagai Ketua Pramuka Aceh pada 2013.
Karier politiknya terus menanjak. Pada 2012, Muzakir Manaf mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Aceh mendampingi Zaini Abdullah. Pasangan ini terpilih dan memimpin Aceh hingga 2017. Selama menjabat, Mualem dikenal sebagai sosok yang tidak banyak bicara, tetapi tetap memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Aceh.
Usai masa jabatannya sebagai wakil gubernur berakhir, Mualem tetap aktif di dunia politik. Ia pun sempat menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Aceh pada 2013-2016.
Dalam Pilpres 2024, ia secara terbuka mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan dukungannya disampaikan saat bertemu dengan Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Banda Aceh pada akhir 2023 lalu.
Pada Pilkada Aceh 2024, Mualem kembali maju dan terpilih sebagai Gubernur Aceh untuk periode 2025-2030. Dalam pidato pelantikannya, ia mengumumkan kebijakan yang menarik perhatian publik dengan menghapus sistem QR Code untuk pengisian BBM subsidi di SPBU Aceh.
Baca Juga:
Gubernur Aceh Lantik Muharram Idris dan Syukri A. Jalil sebagai Bupati dan
Wakil Bupati Aceh Besar
Keputusan ini diambil sebab ia mendengar‒pun melihat‒banyak keluhan masyarakat terkait sistem tersebut yang dianggap mempersulit akses BBM bersubsidi ini.
Mualem juga menyatakan bahwa selama masa kepemimpinannya, ia ingin mempermudah kehidupan rakyat Aceh dan memastikan kebijakan yang dibuat berpihak kepada masyarakat.
Pernyataannya mengesankan komitmennya dalam mengatasi berbagai persoalan yang masih membayangi Aceh, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun kebijakan publik.
Dari seorang kombatan yang bergerilya di hutan-hutan Aceh hingga menjadi pemimpin tertinggi di provinsi ini, perjalanan hidup Muzakir Manaf mencerminkan perubahan besar yang dialami Aceh dalam beberapa dekade terakhir.
Kini, dengan posisinya sebagai gubernur, publik menanti langkah-langkah konkret yang akan ia lakukan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh.[]
Tidak ada komentar