APBN Jadi Perisai Ekonomi Nasional Hadapi Perang Tarif Global, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen Pemerintah

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, saat berbicara dalam acara Sarasehan Ekonomi bertema “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Tengah Perang Tarif Dagang” di Jakarta, Selasa (8/4/2025). (Foto: kemenkeu.go.id/Zalfa' Dhiaulhaq).
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, saat berbicara dalam acara Sarasehan Ekonomi bertema “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Tengah Perang Tarif Dagang” di Jakarta, Selasa (8/4/2025). (Foto: kemenkeu.go.id/Zalfa' Dhiaulhaq).

Sri Mulyani tegaskan APBN jadi perisai ekonomi RI di tengah perang tarif dagang global, dengan subsidi naik dan defisit tetap terkendali.

koranaceh.net – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini berfungsi sebagai shock absorber utama dalam menghadapi gejolak global, khususnya tensi perang tarif dagang yang kian meningkat.

Pernyataan ini disampaikannya dalam Sarasehan Ekonomi bertema “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Tengah Perang Tarif Dagang”, yang turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto, Selasa, 8 April 2025, di Jakarta.

Baca Juga :
Efek Domino Kebijakan Tarif Resiprokal AS: Ekspor Tertekan, PHK Membayangi

“Instrumen APBN merupakan salah satu instrumen di dalam pengelolaan ekonomi dan terutama dari sisi makro yang banyak sekali diandalkan pada saat menghadapi shock ataupun guncangan-guncangan,” ujar Sri Mulyani dalam sambutannya di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih dan perwakilan pelaku ekonomi nasional.

Di tengah ketegangan geopolitik yang berdampak langsung pada kestabilan ekonomi global, Sri Mulyani menekankan bahwa peran APBN tidak hanya sebagai alat fiskal, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat, terutama kalangan rentan.

Ia menyebutkan, berbagai program subsidi yang disalurkan melalui APBN mengalami peningkatan secara volume sebagai respons atas tekanan ekonomi global yang dirasakan masyarakat bawah.

“Subsidi BBM, subsidi LPG 3kg, subsidi listrik, semuanya dari sisi volume mengalami kenaikan. Ini artinya APBN bekerja untuk melindungi masyarakat agar mereka yang bebannya terasa dalam situasi saat ini mereka mendapatkan perlindungan dari APBN,” tegasnya.

Baca Juga :
Tempuh Diplomasi Hadapi Tarif Resiprokal AS, Pemerintah Siapkan Langkah Stabilisasi Pasar dan Perluas Akses Ekspor

Dari sisi kinerja fiskal, APBN per akhir Maret 2025 menunjukkan perkembangan positif. Penerimaan pajak nasional tercatat tumbuh 9,1 persen, menandai pembalikan arah (turn around) setelah sebelumnya sempat mengalami tekanan.

Sementara itu, belanja pemerintah tetap berjalan sesuai jalur (on track), dengan pembiayaan defisit tetap dalam koridor aman sebesar 2,53 persen, sesuai desain Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 yang telah disepakati bersama DPR RI.

Sri Mulyani menambahkan, pengelolaan APBN yang hati-hati dan profesional juga merupakan bentuk assurance bagi investor, terutama dalam mendukung berbagai program unggulan Presiden Prabowo di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

“APBN adalah instrumen untuk membiayai banyak program-program penting pemerintahan Presiden Prabowo. APBN akan terus dikelola dengan baik sehingga program-program yang sudah dicanangkan dapat dilaksanakan dengan profesional dan akuntabel sehingga memberikan assurance kepada investor,” ujarnya.

Baca Juga :
CORE Sebut Ada Anomali Konsumsi Menjelang Lebaran 2025, Daya Beli Masyarakat Melemah

Sarasehan Ekonomi yang digelar Kementerian Keuangan ini menjadi ajang pertukaran pandangan strategis antara pemerintah dan pelaku usaha nasional.

Diskusi yang berlangsung menyoroti bagaimana Indonesia bisa menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang kian kompleks akibat perang tarif, konflik politik kawasan, hingga tekanan terhadap perdagangan internasional.

Pemerintah, kata Menkeu, berkomitmen untuk terus menjaga prinsip kehati-hatian (prudence) dan keberlanjutan (sustainability) dalam mengelola fiskal negara. Hal ini menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap arah kebijakan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Dengan menempatkan APBN sebagai alat stabilisasi fiskal dan perlindungan sosial, Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk bertahan dan beradaptasi terhadap tekanan global—selama instrumen fiskal dijaga tetap sehat dan dikelola secara bertanggung jawab. [*]

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh Leontura. Diberdayakan oleh Blogger.